Warung E’Mak Boedoet

Warung E’Mak Boedoet ini ada di Jalan Wahidin II, Jakarta Pusat. Warung E’Mak Boedoet ini memang jadi langganan tempat makan siswa SMA Negeri 1 Jakarta dan SMK Negeri 1 Jakarta. Dulu, tahun 1980, letak warung ini persis di depan SMAN 1 di Jalan Boedi Oetomo, tetapi sejak tahun 1987 pindah ke Jalan Wahidin II.

Warung E’Mak Boedoet ini dikelola oleh Ibu Suhaenah. Buka setiap hari, kecuali Sabtu dan Minggu yang ngikutin jadwal libur pegawai dan murid sekolah. Bu Suhaenah menjual macem-macem makanan, mulai dari nasi, telur, sop iga sapi, tempe, tahu, ayam goreng, ati ayam, hingga gulai ikan mas.

Anggi dan Annisa, siswa SMKN 1 Jakarta, biasanya makan siang sepulang sekolah di Warung E’Mak Boedoet. ”Makanannya enak dan murah. Seporsi nasi atau bihun sama sambal goreng kentang cuma Rp 4.000,” kata Anggi.

Asyiknya nongkrong di Warung E’Mak Boedoet ini, kamu bisa dapat harga pelajar lho. Contohnya, makanan andalan, sop iga sapi dan gulai ikan mas, bisa kamu dapatkan dengan harga pelajar Rp 10.000.

Kalo untuk umum, misalnya pegawai negeri dan swasta yang kantornya di sekitar Warung E’Mak Boedoet, harga untuk mereka Rp 12.000. Teh manis untuk pelajar Rp 2.000, untuk pegawai Rp 3.000.

Harga untuk pelajar lebih murah karena disesuaikan dengan kantong pelajar. Harga murah itu bisa diberikan karena ada subsidi silang dari para pembeli yang notabene pegawai kantoran tadi. ”Enggak apa-apa harga makanan dimurahin buat anak sekolah, yang penting saya enggak rugi,” kata bu Suhaenah.

Menurut bu Suhaenah, dulu tahun 1980-an, siswa-siswa yang suka mampir ke Warung E’Mak Boedoet suka mengemplang. Maksudnya: makan tempe tiga, tetapi ngakunya makan satu. ”Ha-ha-ha, anak-anak itu lucu, tetapi, ya, sudahlah, namanya juga anak-anak,” kenang bu Suhaenah. Kalau anak Bandung soal begitu bilangnya ”darmaji” (dahar lima, ngaku hiji, makan lima, ngaku satu).

Lucunya, setiap kali ada reuni akbar SMAN 1, mereka yang dulu suka nongkrong di tempat Bu Suhaenah pasti menyempatkan diri bernostalgia dengan nongkrong di warung Bu Suhaenah. Bahkan, sampai bikin tenda tambahan.

Untuk ”menebus dosa” zaman dulu, mereka bahkan memberi hadiah kepada Bu Suhaenah. Bahkan, ada alumnus yang lulus tahun 1984 saat reuni memberi hadiah panci presto kepada Bu Suhaenah. Ada yang memberi uang Rp 600.000 dan Rp 250.000, ada yang mentransfer ke rekening tabungan ibu Suhaenah Rp 2 juta.

”Katanya buat bayar utang mereka yang dulu saat ngemplang ha-ha-ha. Sekarang kalau mereka makan di sini, cuma makan habis Rp 15.000, mereka bayar Rp 50.000. Enggak mau terima kembalian. Katanya buat bayar utang zaman dulu,” kata Bu Suhaenah.

SUMBER: http://m.kompas.com/news/read/data/2010.10.01.04491474

Istana Merdeka

Istana Negara dibangun tahun 1796 untuk kediaman pribadi seorang warga negara Belanda J.A van Braam. Pada tahun 1816 bangunan ini diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda dan digunakan sebagai pusat kegiatan pemerintahan serta kediaman para Gubernur Jendral Belanda. Karenanya pada masa itu istana ini disebut juga sebagai Hotel Gubernur Jendral.
Pada mulanya bangunan yang berarsitektur gaya Yunani kuno itu bertingkat dua, namun pada tahun 1848 bagian atasnya dibongkar, dan bagian depan lantai bawah dibuat lebih besar untuk memberi kesan lebih resmi. Bentuk bangunan hasil perubahan 1848 inilah yang bertahan sampai sekarang, tanpa perubahan yang berarti. Luas bangunan ini lebih kurang 3.375 meter persegi.

Sesuai dengan fungsi istana ini, pajangan serta hiasannya cenderung memberi suasana sangat resmi. Bahkan kharismatik. Ada dua buah cermin besar peninggalan pemerintah Belanda, disamping hiasan dinding karya pelukis – pelukis besar, seperti Basoeki Abdoellah.

Banyak peristiwa penting yang terjadi di Istana Negara. Diantaranya ialah ketika Jendral de Kock menguraikan rencananya kepada Gubernur Jendral Baron van der Capellen untuk menindas pemberontakan Pangeran Diponegoro dan merumuskan strateginya dalam menghadapi Tuanku Imam Bonjol. Juga saat Gubernur Jendral Johannes van de Bosch menetapkan sistem tanam paksa atau cultuur stelsel. Setelah kemerdekaan, tanggal 25 Maret 1947, di gedung ini terjadi penandatanganan naskah persetujuan Linggarjati. Pihak Indonesia diwakili oleh Sutan Sjahrir dan pihak Belanda oleh Dr. Van Mook.

Istana Negara berfungsi sebagai pusat kegiatan pemerintahan negara, diantaranya menjadi tempat penyelenggaraan acara – acara yang bersifat kenegaraan, seperti pelantikan pejabat – pejabat tinggi negara, pembukaan musyawarah, dan rapat kerja nasional, pembukaan kongres bersifat nasional dan internasioal, dan tempat jamuan kenegaraan.

Sejak masa pemerintahan Belanda dan Jepang sampai masa pemerintahan Republik Indonesia, sudah lebih kurang 20 kepala pemerintahan dan kepala negara yang menggunakan Istana Negara sebagai kediaman resmi dan pusat kegiatan pemerintahan Negara.
(Istana Kepresidenan RI, Sekretariat Presiden RI,2004)

ISTANA MERDEKA
Istana Merdeka mulai dibangun pada tahun 1873 pada masa pemerintahan Gubernur Jendral Louden dan selesai pada tahun 1879 pada masa pemerintahan Gubernur Jendral Johan Willem van Landsbarge. Bangunan ini berdiri di atas tanah seluas 2.400 meter persegi, oleh arsitek Drossares. Istana Negara juga dikenal dengan nama Istana Gambir.

Pada masa awal pemerintahan Republik Indonesia, istana ini menjadi saksi sejarah dilakukannya penandatanganan naskah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat oleh Pemerintah Belanda pada tanggal 27 Desember 1949. Republik Indonesia Serikat diwakili oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX, sedangkan Kerajaan Belanda diwakili oleh A.H.J Lovink, Wakil Tinggi Mahkota di Indonesia.

Setelah penandatanganan naskah kedaulatan Republik Indonesia Serikat, bendera merah putih dikibarkan menggantikan bendera Belanda, bersamaan dengan dinyanyikannya lagu Indonesia Raya dan pekik merdeka oleh bangsa Indonesia. Sejak saat itu nama Istana Gambir diganti menjadi Istana Merdeka.

(Istana Kepresidenan RI, Sekretariat Presiden RI,2004)
co-pas: http://adekrawie.wordpress.com/2007/12/02/sejarah-istana-negara-indonesia/

Santa Ursula

Bangunan lain pada gambar no 2 yang masih terlihat kokoh dan menonjol dengan gentingnya adalah bangunan komplek sekolah Santa Ursula. Usia sekolah saat ini lebih dari 151 tahun, lebih tua dari bangunan Katedral Jakarta yang berada di sampingnya.
Sekolah ini didirikan tahun 1859 oleh para suster Ursulin di Indonesia.  Sekolah Santa Ursula Jakarta ini saat ini menyelenggarakan pendidikan dari tingkat TK hingga SMA, dengan jumlah siswa seluruhnya sekitar  sekitar 5.000 anak.

Medan Merdeka (Koningsplein)

Sejarah:
Pada akhir abad ke-18 ketika pemerintahan Hindia Belanda memindahkan pusat pemerintahannya dari Batavia lama (kini kawasan Jakarta Kota) ke Weltevreden (kini Jakarta Pusat), mereka membangun beberapa bangunan penting termasuk fasilitas lapangan. Dua lapangan utama di Weltevreden adalah Buffelsveld dan Waterloopein (kini Lapangan Banteng). Lapangan mulai dibangun pada masa pemerintahan Daendels di awal abad ke-19, Waterloopein menjadi lapangan utama yang digunakan untuk parade dan upacara. Lapangan Waterloopein dijadikan warga kota sebagai tempat berkumpul pada sore hari untuk bersosialisasi dan berkuda, sementara itu Buffelsveld (lapangan kerbau) pada 1809 dinamakan Champs de Mars oleh Daendels yang sangat dipengaruhi Perancis, dan digunakan sebagai lapangan untuk latihan militer. Pada 1818 di masa pemerintahan Inggris di Hindia di bawah pemerintahan Sir Thomas Stamford Raffles, lapangan ini diubah namanya menjadi Koningsplein (Lapangan Raja) sejak Gubernur Jenderal mulai menghuni istana barunya di dekat lapangan itu, kini istana itu menjadi Istana Merdeka. Pemerintah kolonial membangun berbagai fasilitas olahraga seperti jalur atletik dan stadion di Koningsplein. Penduduk pribumi menamai lapangan itu "Lapangan Gambir", konon berdasarkan banyaknya pohon gambir di tempat itu. Lapangan Gambir menjadi lokasi Pasar Gambir, sebuah Pasar Malam besar yaitu pekan raya yang dimulai untuk merayakan hari ulang tahun Ratu Wilhelmina pada 1906. Sejak tahun 1921 Pasar Gambir menjadi perhelatan tahunan dan menjadi pendahulu dari Pekan Raya Jakarta. Nama lapangan ini tetap sama yaitu Koningsplein atau Lapangan Gambir selama masa kolonial Hindia Belanda hingga pasa pendudukan Jepang pada 1942.

Pada masa Penjajahan Jepang, lapangan ini diganti namanya menjadi "Lapangan Ikada"' (singkatan dari "Ikatan Atletik Djakarta"). Konon pada awalnya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia direncanakan digelar di Lapangan Ikada, namun karena kondisi saat itu tidak memungkinkan maka pembacaan proklamasi dialihkan ke sebuah rumah di Jalan Pegangsaan (kini Jalan Proklamasi lokasi menjadi Tugu Proklamasi). Pada 19 September 1945, Sukarno menyampaikan pidatonya di Lapangan Ikada. Pidatonya yang menyarakan kemerdekaan Indonesia dan menentang kolonialisme, imperialisme, dan penjajahan ini disampaikan di depan Rapat Akbar yang dihadiri banyak massa.

Sukarno mengganti nama Lapangan Ikada menjadi "Medan Merdeka". Sukarno menginginkan rakyat Indonesia yang baru saja merdeka memiliki sesuatu simbol yang menjadi kebanggaan bangsa, sebuah monumen untuk memperingati perjuangan untuk mencapai kemerdekaan. Maka ia memprakarsai pembangunan Monumen Nasional (Monas) pada 1961. Bangunan stadion dan lintasan atletik di lapangan ini dibongkar untuk memberi tempat bagi pembangunan monumen ini. Medan Merdeka dilintasi oleh empat jalan silang diagonal yang membentuk silang "X" dengan Monas berdiri tepat ditengahnya. Jalan ini disebut "Jalan Silang Monas" yang membagi Taman Medan Merdeka menjadi empat bagian: Utara, Timur, Selatan, dan Barat.

Taman Medan Merdeka Utara, Timur, dan Barat tetap berfungsi sebagai taman, sementara Taman Medan Merdeka Selatan dibangun menjadi kompleks bangunan untuk pameran yang digunakan sebagai lokasi Pekan Raya Jakarta dari tahun 1968 hingga 1992, sementara sudut barat daya Taman Medan Merdeka Selatan dijadikan "Taman Ria Jakarta".

Desain dan rancangan tapak taman tetap sama sejak dekade 70-an hingga pertengahan dekade 90-an. Mulai pertengahan tahun 90-an pemugaran Medan Merdeka mulai berlangsung hingga tahun 2000-an hingga menjadi kondisi seperti saat ini. Tujuan pemugaran ini adalah untuk mengembalikan fungsi Taman Medan Merdeka sebagai kawasan terbuka hijau. Pada awal dekade 90-an Arena Pekan raya Jakarta dan Taman Ria Monas di Medan Merdeka Selatan dibongkar dan dikembalikan menjadi ruang terbuka hijau. Jalan Silang Monas yang pada awalnya berfungsi sebagai lalu lintas kota kini tertutup bagi kendaraan bermotor seiring pembangunan pagar di sekeliling Medan Merdeka.

Rancangan:
Rancangan Medan Merdeka pada dasarnya mengikuti pola tapak awal yang telah dibuat sejak dekade 60-an, yakni persilangan jalan diagonal yang membagi Medan Merdeka menjadi empat bagian serta ditengahnya berdiri Monas. Pemugaran pada pertengahan dekade 90-an adalah untuk persiapan upacara peringatan 50 tahun Indonesia Merdeka pada 1995. Renovasi ini terus berlangsung hingga dekade 2000-an.

Renovasi ini dirancang untuk menjauhkan jalan melingkar dari dasar Monas, hal ini karena saat itu dikhawatirkan getaran dari kendaraan yang melintas akan merusak fondasi Monas. Akan tetapi kemudian diputuskan bahwa kendaraan bermotor dilarang untuk memasuki kawasan Medan Merdeka sekitar Monas. Jalan aspal di sekeliling Monas diganti dengan jalan dari susunan batu alam bergaya Perancis dan menciptakan plaza (lapangan) luas di sekeliling monumen.

Medan Merdeka terdiri atas dua zona:

1. Taman Medan Merdeka. Pada zona ini terdapat pohon pelindung besar, taman, kolam pantulan serta air mancur. Zona ini membentang dari pagar pembatas di tepi Medan Merdeka hingga lajur pejalan kaki di sekeliling Taman Medan Merdeka.
2. Ruang Agung. Ini adalah kawasan yang bertujuan memperkuat kesan keagungan saat memandang Monumen Nasional. Tidak boleh ada pohon besar atau hambatan visual lainnya di zona ini. Zona ini membentang dari jalur pejalan kaki yang melingkari Monas hingga ke bangunan Monumen Nasional. Zona ini terdiri dari lapangan rumput, plaza dari susunan batu, serta taman di sekeliling Monas yang dipenuhi bunga dan tanaman hias beraneka warna.

Terdapat empat taman di Medan Merdeka sesuai arah mata angin:

1. Taman Medan Merdeka Utara. Pintu masuk ke terowongan yang akan membawa pengunjung ke Monas terletak di Taman Medan Merdeka Utara. Patung Pangeran Diponegoro tengah menunggang kuda dan patung dada pujangga Indonesia Chairil Anwar juga terletak di taman ini.

2. Taman Medan Merdeka Timur. Stasiun Gambir terletak di kawasan taman ini. Kolam pantul dan patung Kartini sumbangan pemerintah Jepang yang semula terletak di depan Taman Suropati, Menteng, kini terletak di taman ini.

3. Taman Medan Merdeka Selatan. Kolam pantul dan patung pembawa bendera bernuansa nasionalistik terletak disini. Di sudut tenggara terdapat kandang rusa tutul. Di Taman Medan Merdeka Selatan terdapat pohon langka dan unik yang menjadi simbol yang mewakili 33 Provinsi di Indonesia. Lapangan parkir IRTI untuk pengunjung Monas juga terletak di kawasan ini.

4. Taman Medan Merdeka Barat. Atraksi air mancur "menari" yang disinari lampu beraneka warna terdapat di Taman Medan Merdeka Barat. Pertunjukan air mancur dengan iringan musik ini digelar tiap malam akhir pekan.

Di sekitar Medan Merdeka:
Medan Merdeka adalah jantung Jakarta sekaligus pusat Indonesia. Banyak terdapat bangunan penting pemerintahan dan budaya mengelilingi taman pusat Jakarta ini.

Utara:
* Sekretarian Negara dan Bina Graha
* Istana Merdeka
* Mahkamah Agung
* Kementerian Dalam Negeri
* Markas Besar Angkatan Darat
* Masjid Istiqlal (sudut timur laut)

Timur:
* Stasiun Gambir
* Kantor Pusat Pertamina
* Markas Besar Kostrad
* Gereja Immanuel
* Galeri Nasional

Selatan:
* Kedutaan Besar Amerika Serikat
* Istana Wakil Presiden
* Balai kota Jakarta dan kantor Gubernur DKI Jakarta
* Kementerian Badan Usaha Milik Negara (bekas Kantor Pusat Garuda Indonesia)

Barat:
* Kantor Pusat Indosat
* Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
* Kementerian Pertahanan dan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia
* Museum Nasional Indonesia
* Kementerian Komunikasi dan Informasi
* Kementerian Perhubungan
* Mahkamah Konstitusi
* Radio Republik Indonesia

SUMBER: http://id.wikipedia.org/wiki/Medan_Merdeka

Monumen Nasional (Monas)

Sejarah:
Setelah pusat pemerintahan Republik Indonesia kembali ke Jakarta setelah sebelumnya berkedudukan di Yogyakarta pada tahun 1950 menyusul pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh pemerintah Belanda pada tahun 1949, Presiden Sukarno mulai memikirkan pembangunan sebuah monumen nasional yang setara dengan Menara Eiffel di lapangan tepat di depan Istana Merdeka. Pembangunan tugu Monas bertujuan mengenang dan melestarikan perjuangan bangsa Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan 1945, agar terus membangkitkan inspirasi dan semangat patriotisme generasi saat ini dan mendatang.

Pada tanggal 17 Agustus 1954 sebuah komite nasional dibentuk dan sayembara perancangan monumen nasional digelar pada tahun 1955. Terdapat 51 karya yang masuk, akan tetapi hanya satu karya yang dibuat oleh Frederich Silaban yang memenuhi kriteria yang ditentukan komite, antara lain menggambarkan karakter bangsa Indonesia dan dapat bertahan selama berabad-abad. Sayembara kedua digelar pada tahun 1960 tapi sekali lagi tak satupun dari 136 peserta yang memenuhi kriteria. Ketua juri kemudian meminta Silaban untuk menunjukkan rancangannya kepada Sukarno. Akan tetapi Sukarno kurang menyukai rancangan itu dan ia menginginkan monumen itu berbentuk lingga dan yoni. Silaban kemudian diminta merancang monumen dengan tema seperti itu, akan tetapi rancangan yang diajukan Silaban terlalu luar biasa sehingga biayanya sangat besar dan tidak mampu ditanggung oleh anggaran negara, terlebih kondisi ekonomi saat itu cukup buruk. Silaban menolak merancang bangunan yang lebih kecil, dan menyarankan pembangunan ditunda hingga ekonomi Indonesia membaik. Sukarno kemudian meminta arsitek R.M. Soedarsono untuk melanjutkan rancangan itu. Soedarsono memasukkan angka 17, 8 dan 45, melambangkan 17 Agustus 1945 memulai Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, ke dalam rancangan monumen itu. Tugu Peringatan Nasional ini kemudian dibangun di areal seluas 80 hektar. Tugu ini diarsiteki oleh Friedrich Silaban dan R. M. Soedarsono, mulai dibangun 17 Agustus 1961.

Pembangunan:
Pembangunan terdiri atas tiga tahap. Tahap pertama, kurun 1961/1962 - 1964/1965 dimulai dengan dimulainya secara resmi pembangunan pada tanggal 17 Agustus 1961 dengan Sukarno secara seremonial menancapkan pasak beton pertama. Total 284 pasak beton digunakan sebagai fondasi bangunan. Sebanyak 360 pasak bumi ditanamkan untuk fondasi museum sejarah nasional. Keseluruhan pemancangan fondasi rampung pada bulan Maret 1962. Dinding museum di dasar bangunan selesai pada bulan Oktober. Pembangunan obelisk kemudian dimulai dan akhirnya rampung pada bulan Agustus 1963. Pembangunan tahap kedua berlangsung pada kurun 1966 hingga 1968 akibat terjadinya Gerakan 30 September 1965 (G-30-S/PKI) dan upaya kudeta, tahap ini sempat tertunda. Tahap akhir berlangsung pada tahun 1969-1976 dengan menambahkan diorama pada museum sejarah. Meskipun pembangunan telah rampung, masalah masih saja terjadi, antara lain kebocoran air yang menggenangi museum. Monumen secara resmi dibuka untuk umum dan diresmikan pada tanggal 12 Juli 1975 oleh Presiden Republik Indonesia Soeharto. Lokasi pembangunan monumen ini dikenal dengan nama Medan Merdeka. Lapangan Monas mengalami lima kali penggantian nama yaitu Lapangan Gambir, Lapangan Ikada, Lapangan Merdeka, Lapangan Monas, dan Taman Monas. Di sekeliling tugu terdapat taman, dua buah kolam dan beberapa lapangan terbuka tempat berolahraga. Pada hari-hari libur Medan Merdeka dipenuhi pengunjung yang berekreasi menikmati pemandangan Tugu Monas dan melakukan berbagai aktivitas dalam taman.

Rancang Bangun Monumen:
Rancang bangun Tugu Monas berdasarkan pada konsep pasangan universal yang abadi; Lingga dan Yoni. Tugu obelisk yang menjulang tinggi adalah lingga yang melambangkan laki-laki, elemen maskulin yang bersifat aktif dan positif, serta melambangkan siang hari. Sementara pelataran cawan landasan obelisk adalah Yoni yang melambangkan perempuan, elemen feminin yang pasif dan negatif, serta melambangkan malam hari. Lingga dan yoni merupakan lambang kesuburan dan kesatuan harmonis yang saling melengkapi sedari masa prasejarah Indonesia. Selain itu bentuk Tugu Monas juga dapat ditafsirkan sebagai sepasang "alu" dan "lesung", alat penumbuk padi yang didapati dalam setiap rumah tangga petani tradisional Indonesia. Dengan demikian rancang bangun Monas penuh dimensi khas budaya bangsa Indonesia. Monumen terdiri atas 117,7 meter obelisk di atas landasan persegi setinggi The 17 meter, pelataran cawan. Monumen ini dilapisi dengan marmer Italia.

Kolam di Taman Medan Merdeka Utara berukuran 25 x 25 meter dirancang sebagai bagian dari sistem pendingin udara sekaligus mempercantik penampilan Taman Monas. Di dekatnya terdapat kolam air mancur dan patung Pangeran Diponegoro yang sedang menunggang kudanya, terbuat dari perunggu seberat 8 ton. Patung itu dibuat oleh pemahat Italia, Prof. Coberlato sebagai sumbangan oleh Konsulat Jendral Honores, Dr Mario Bross di Indonesia. Pintu masuk Monas terdapat di taman Medan Merdeka Utara dekat patung Pangeran Diponegoro. Pintu masuk melalui terowongan yang berada 3 m di bawah taman dan jalan silang Monas inilah, pintu masuk pengunjung menuju tugu Monas. Loket tiket berada di ujung terowongan. Ketika pengunjung naik kembali ke permukaan tanah di sisi utara Monas, pengunjung dapat melanjutkan berkeliling melihat relief sejarah perjuangan Indonesia; masuk ke dalam museum sejarah nasional melalui pintu di sudut timur laut, atau langsung naik ke tengah menuju ruang kemerdekaan atau lift menuju pelataran puncak monumen.

Relief Sejarah Indonesia:
Pada halaman luar mengelilingi monumen, pada tiap sudutnya terdapat relief timbul yang menggambarkan sejarah Indonesia. Relief ini bermula di sudut timur laut dengan mengabadikan kejayaan Nusantara di masa lampau; menampilkan sejarah Singhasari dan Majapahit. Relief ini berlanjut secara kronologis searah jarum jam menuju sudut tenggara, barat daya, dan barat laut. Secara kronologis menggambarkan masa penjajahan Belanda, perlawanan rakyat Indonesia dan pahlawan-pahlawan nasional Indonesia, terbentuknya organisasi modern yang memperjuangkan Indonesia Merdeka pada awal abad ke-20, Sumpah Pemuda, Pendudukan Jepang dan Perang Dunia II, proklamasi kemerdekaan Indonesia disusul Revolusi dan Perang kemerdekaan Republik Indonesia, hingga mencapai masa pembangunan Indonesia modern. Relief dan patung-patung ini dibuat dari semen dengan kerangka pipa atau logam, sayang sekali beberapa patung dan arca mulai rontok dan rusak akibat hujan dan cuaca tropis.

Museum Sejarah Nasional:
Di bagian dalam cawan monumen terdapat Ruang Kemerdekaan berbentuk amphitheater. Ruangan ini dapat dicapai melalui tangga berputar di dari pintu sisi utara dan selatan. Ruangan ini menyimpan simbol kenegaraan dan kemerdekaan Republik Indonesia. Diantaranya naskah asli Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang disimpan dalam kotak kaca di dalam gerbang berlapis emas, lambang negara Indonesia, peta kepulauan Negara Kesatuan Republik Indonesia berlapis emas, dan bendera merah putih, dan dinding yang bertulis naskah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.[1][8]. Di dalam Ruang Kemerdekaan Monumen Nasional ini digunakan sebagai ruang tenang untuk mengheningkan cipta dan bermeditasi mengenang hakikat kemerdekaan dan perjuangan bangsa Indonesia. Naskah asli proklamasi kemerdekaan Indonesia disimpan dalam kotak kaca dalam pintu gerbang berlapis emas. Pintu mekanis ini terbuat dari perunggu seberat 4 ton berlapis emas dihiasi ukiran bunga Wijaya Kusuma yang melambangkan keabadian, serta bunga Teratai yang melambangkan kesucian. Pintu ini terletak pada dinding sisi barat tepat di tengah ruangan dan berlapis marmer hitam. Pintu ini dikenal dengan nama Gerbang Kemerdekaan yang secara mekanis akan membuka seraya memperdengarkan lagu "Padamu Negeri" diikuti kemudian oleh rekaman suara Sukarno tengah membacakan naskah proklamasi pada 17 Agustus 1945. Pada sisi selatan terdapat patung Garuda Pancasila, lambang negara Indonesia terbuat dari perunggu seberat 3,5 ton dan berlapis emas. Pada sisi timur terdapat tulisan naskah proklamasi berhuruf perunggu, seharusnya sisi ini menampilkan bendera yang paling suci dan dimuliakan Sang Saka Merah Putih, yang aslinya dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Akan tetapi karena kondisinya sudah semakin tua dan rapuh, bendera suci ini tidak dipamerkan. Sisi utara diding marmer hitam ini menampilkan kepulauan Nusantara berlapis emas, melambangkan lokasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelataran Puncak dan Api Kemerdekaan:
Sebuah elevator (lift) pada pintu sisi selatan akan membawa pengunjung menuju pelataran puncak berukuran 11 x 11 meter di ketinggian 115 meter dari permukaan tanah. Lift ini berkapasitas 11 orang sekali angkut. Pelataran puncak ini dapat menampung sekitar 50 orang, serta terdapat teropong untuk melihat panorama Jakarta lebih dekat. Pada sekeliling badan elevator terdapat tangga darurat yang terbuat dari besi. Dari pelataran puncak tugu Monas, pengunjung dapat menikmati pemandangan seluruh penjuru kota Jakarta. Bila kondisi cuaca cerah tanpa asap kabut, di arah ke selatan terlihat dari kejauhan Gunung Salak di wilayah kabupaten Bogor, Jawa Barat, arah utara membentang laut lepas dengan pulau-pulau kecil.

Di puncak Monumen Nasional terdapat cawan yang menopang nyala obor perunggu yang beratnya mencapai 14,5 ton dan dilapisi emas 35 Kilogram. Lidah api atau obor ini berukuran tinggi 14 meter dan berdiameter 6 meter terdiri dari 77 bagian yang disatukan. Lidah api ini sebagai simbol semangat perjuangan rakyat Indonesia yang ingin meraih kemerdekaan. Awalnya nyala api perunggu ini dilapisi lembaran emas seberat 35 kilogram, akan tetapi untuk menyambut perayaan setengah abad (50 tahun) kemerdekaan Indonesia pada tahun 1995, lembaran emas ini dilapis ulang sehingga mencapai berat 50 kilogram lembaran emas. Puncak tugu berupa "Api Nan Tak Kunjung Padam" yang bermakna agar Bangsa Indonesia senantiasa memiliki semangat yang menyala-nyala dalam berjuang dan tidak pernah surut atau padam sepanjang masa. Pelataran cawan memberikan pemandangan bagi pengunjung dari ketinggian 17 meter dari permukaan tanah. Pelataran cawan dapat dicapai melalui elevator ketika turun dari pelataran puncak, atau melalui tangga mencapai dasar cawan. Tinggi pelataran cawan dari dasar 17 meter, sedangkan rentang tinggi antara ruang museum sejarah ke dasar cawan adalah 8 m (3 meter dibawah tanah ditambah 5 meter tangga menuju dasar cawan). Luas pelataran yang berbentuk bujur sangkar, berukuran 45 x 45 meter, semuanya merupakan pelestarian angka keramat Proklamasi Kemerdekaan RI (17-8-1945).

SUMBER: http://id.wikipedia.org/wiki/Monumen_Nasional

Wilhelmina Park

di tempat Mesjid Istiqlal sekarang, sebelumnya adalah taman yang luas dan indah. Banyak pepohonan yang rindang di dalamnya. Sungai Ciliwung yang mengalir waktu itu airnya masih sangat jernih, beberapa jembatan yang bagus di buat, menghubungkan kedua tepi sungai. Banyak orang yang datang dan duduk-duduk di bawah naungan kerimbunan pepohonan. Orang pribumi menamakan Wilhelmina Park dengan Gedung Tanah. Mungkin karena benteng Frederik Kendrik ada di tengah- tengahnya. Untuk memperingati serdadu Belanda yang tewas dalam perang Aceh, taman ini pernah berdiri sebuah monument. Namanya “Atjeh Monument”.

Ternyata orang-orang Belanda dulu sangat menyukai taman di dalam kota. Berikut ini adalah sebagian dari nama taman-taman tersebut. Fromberg Park di Lapangan Monas sebelah timur laut. Agak di sebelah baratnya ada lah vondel Park. Di sebelah baratnya lagi berhadapan dengan Istana Merdeka, Deca Park. Planstsoen van Heutsz Boulevard sekarang bernama Taman Cut Meutia. Taman Suropati di seberang gedung Bapenas dulu bernama Burgemeester Bisschoplein, Sedangkan Taman Pejambon tadinya bernama Hertogs Park. Sebelum di jadikan Hertogs Park taman ini dulunya adalah kebun sayur untuk keperluan para opsir Belanda yang tinggal di sekitarnya. Itulah sebabnya daerah di bekas kebun sayur itu sekarang bernama Kebun Sayur. Fromberg dan Vondel adalah dua penyair yang namanya diabadikan sebagai taman.

SUMBER: http://www.meriam-sijagur.com/jakarta-tempo-doeloe/316-dari-gedung-tanah-sampai-kebun-sayur.html

Jalan Perwira (Willemslaan)

Foto sekitar awal abad ke-20 ini menunjukkan suasana di Brug (Jembatan) Willemslaan (kini Jalan Perwira), Jakarta Pusat. Jembatan ini berada di atas Sungai Ciliwung yang berdampingan dengan Masjid Istiqlal saat ini.Melalui foto tersebut, terlihat beberapa orang tengah berdiri di jembatan. Saat itu, Sungai Ciliwung masih lebar dan dalam.

Di Jl Perwira sekarang ini, jembatan tersebut sudah tidak terlihat lagi. Letak Masjid Istiqlal yang mulai dibangun setelah Indonesia merdeka kira-kira berada di sebelah kanan taman dan pepohonan yang dulu. Sebelum dibangun Istiqlal, taman itu bernama Wilhelmina Park yang diambil dari nama Ratu Belanda Wilhelmina. Dia adalah nenek Ratu Beatrix dan ibu Ratu Juliana. Wilhelmina Park merupakan salah satu tempat rekreasi yang terkenal di Batavia tempo dulu. Di sini, terdapat kebun yang luas dan konon terdapat >bunkir>, semacam terowongan yang menembus hingga ke istana. Karena itu, orang Betawi menyebutnya 'Gedung Tanah'.

Nama Willemslaan (Jl Willems) diambil untuk mengabadikan nama raja Belanda. Dia adalah kakek Ratu Wilhelmina dan ayah Ratu Emma. Selama empat generasi, Belanda diperintah seorang ratu dan baru sekarang ini memiliki putra mahkota yang akan menggantikan Ratu Beatrix.

Di sebelah kiri foto, terlihat sebuah pohon beringin besar. Kira-kira, di tempat inilah, pada tahun 1930-an, dibangun gedung Pertamina. PAda waktu bersamaan, di sebelahnya, terdapat gedung Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang pada masa Belanda merupakan kantor pusat KPM (Koninklike Paaketvard Matschapij). KPM ini memiliki lebih dari 100 armada samudra yang berlayar ke berbagai tempat di nusantara dan mancanegara. Setelah kemerdekaan, KPM dinasionalisasi dan menjadi Pelni (Perusahaan Pelayaran Nasional).

Willemslaan (Jl Perwira) pada masa kolonial merupakan kawasan yang elite dan asri karena sangat teduh. Sekarang, kawasan yang diberlakukan satu jalur ini sangat padat dan sebagian menjadi tempat parkir jamaah yang mengunjungi Masjid Istiqlal. Ketika hari-hari besar Kristen, seperti Natal, sebagian umat Kristiani memarkir kendaraannya di halaman Istiqlal sebagai lambang kerukunan beragama.

Pada masa kolonial, banyak nama jalan, jembatan, taman, dan lapangan yang diberi nama tokoh masyarakat Belanda. Misalnya, Juliana Weg (kini Jalan Slamet Riadi), Jan Pieterzoonweg (kini Jl Sultan Agung di Manggarai), Amsterdan Straat (kini Kalibesar Timur I), Benaris Gang (kini Jl Rawamangun), dan masih banyak lagi. Jalan Bungur Besar pada masa kolonial bernama Defensielejn van den Bosh, yaitu nama gubernur jenderal VOC dan garis pertahanan kota di bagian selatan.

SUMBER: Sumber : Alwi Shahab, wartawan Republika
http://koran.republika.co.id/berita/101623/Jembatan_Willem_di_Depan_Istiqlal

Stasiun Gambir (Weltevreden)

Di Jakarta banyak wilayah yang memiliki sejarah panjang. Salah satunya Gambir. Dulu daerah Ini disebut Weltevreden. Pembangunan wilayah ini ditujukan untuk kawasan pemerintahan Hindia Belanda.

Semula kawasan ini merupakan tanah rawa. Banyak Ilalang tumbuh di sana. Pemilik pertamanya adalah Anthony Paviljoen. Pada 1658 lahan ini disewakan kepada orang China.

Pada 1697. lahan yang oleh penyewanya dijadikan kebun sayur-mayur dan perkebunan tebu ini dibeli oleh Cornelis Chastelein. Cornelis membangun sebuah rumah dengan dua kincir penggilingan tebu. Mungkin dialah yang memberi nama Wdtevredcn. yang diartikan sungguh puas.

Kepemilikan wilayah Ini sempat beberapa kali berpindah tangan. Pada perkembangannya, sebagian dijadikan sebagai tempat peristirahatan. Sebagian lainnya untuk-lokasi pasar.

Akhirnya pada zaman Gubernur Jenderal Daen-dels kawasan Weltevreden dikembangkan menjadi pusat pemerintahan. menggantikan kedudukan kota lama Batavia. Ketika Itu kondisi kota lama semakin buruk karena wabah penyakit.

Sejak berkembang menjadi pusat pemerintahan, di Weltevreden banyak didirikan bangunan megah [Sejarah Kelurahan Gambir. 1984).

Beberapa bangunan Itu masih dapat disaksikan generasi sekarang, antara lain Istana Merdeka-eks kediaman gubernur jendral-di Jalan Medan Merdeka Utara sekarang. Di Jalan Medan Merdeka Selatan terdapat Balai Kota Jakarta dan Istana Wakil Presiden. DI Jalan Medan Merdeka Barat terdapat Museum Nasional dan Kementerian PeT- tahanan. Di Jalan Medan Merdeka Timur terdapat Gereja Imanuel.

Berbagai fasilitas Juga dibangun. Mula-mula Jalan kereta api. Pada 1900-an di muka kediaman gubernur Jenderal (kini Istana Merdeka) didirikan kantor telepon, taman, bioskop, hotel, dan alr mancur. Beberapa bangunan Ini telah dihancurkan karena pesatnya pembangunan fisik di zaman modern.

Secara resmi nama Gambir mulai dipakai pada , 1969. Mungkin nama ini berasal dari nama pohon yang pernah tumbuh di wilayah Ini, yakni gambir. Getah gambir merupakan ramuan untuk makan sirih. Tidak aneh wilayah Kebon Sirih berdampingan letaknya dengan wilayah Gambir.

Sebagian besar penduduk Gambir merupakan pendatang dari Jawa Barat. Mereka mulai menetap sekitar tahun 1950 karena adanya kekacauan oleh gerombolan DI/TII. Orang Jawa Tengah dan Jawa Timur Juga banyak yang menetap di sini karena Stasiun Gambir merupakan tempat persinggahan yang baik bagi orang-orang yang datang ke Jakarta.

Dj ulian to Susan tio. , pemerhati ijarah dan budaya)
SUMBER: http://bataviase.co.id/node/467927

Tugu Tani

Patung Pahlawan yang berada di taman segitiga Menteng ini dibuat pematung kenamaan Rusia bernama Matvel Manizer dan Otto Manizer. Patung ini dihadiahkan oleh pemerintah Uni Soviet pada saat itu kepada pemerintah Republik Indonesia sebagai manifestasi dari persahabatan kedua bangsa.

Patung ini dibuat dari bahan perunggu, dibuat di Uni Soviet dan kemudian didatangkan ke Jakarta dengan kapal laut. Diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tahu 1963 dengan menempelkan plakat pada voetstuk berbunyi “Bangsa yang menghargai pahlawannya adalah bangsa yang besar”.

Latar belakang Pembuatan Patung Pahlawan

Pada kunjungan resmi Presiden Soekarno ke Uni Soviet pada akhir tahun lima puluhan, beliau sangat terkesan dengan adanya patung-patung yang ada di beberapa tempat di Moskow. Kemudian Bung Karno diperkenalkan dengan pematungnya Matvel Manizer dan anak laki-lakinya Otto Manizer. Bung Karno kemudian mengundang kedua pematung tersebut berkunjung ke Indonesia guna pembuatan sebuah patung mengenai perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan, yang pada saat itu dimaksudkan untuk perjuangan membebaskan Irian Barat dari penjajahan Belanda.

Kedua pematung tersebut kemudian datang ke Indonesia untuk mendapatkan inspirasi untuk patung yang akan mereka buat. Mereka bertemu dengan penduduk setempat. Di suatu desa di daerah Jawa Barat mereka mendengar sebuah cerita atau kisah legenda mengenai seorang ibu yang mengantarkan anak lelakinya berangkat menuju ke medan perang. Untuk mendorong semangat dan keberanian sang anak agar bertekad memenangkan perjuangan, dan juga agar selalu ingat akan orang tua dan tanah airnya, maka sang bunda memberikan bekal nasi kepada anak laki-lakinya. Begitulah kisah yang mereka dengar dari rakyat di kawasan Jawa Barat. Berdasarkan pada cerita tersebut kemudian dibuatlah patung Pahlawan.

Alasan penempatan Patung Pahlawan di kawasan ini adalah karena tempatnya yang luas, memenuhi syarat untuk sebuah patung yang besar. Lokasi tempat tersebut sangat strategis karena merupakan titik pertemuan arus lalu lintas sehingga dapat terlihat dari berbagai penjuru. Tak jauh dari tempat ini terdapat Markas Korps Komando Angkatan Laut Republik Indonesia yang pada masa itu sedang berjuang membebaskan Irian Barat.

2008 arie saksono
Sumber:
______., Sejarah Singkat Patung-Patung dan Monumen di Jakarta, Jakarta: Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Dinas Museum dan Sejarah, 1992
This entry was posted in Monumen and tagged Jakarta, Monumen di DKI Jakarta, pembuat tugu tani, sejarah jakarta, sejarah tugu tani, Tugu tani. Bookmark the permalink.

co-pas: http://wisatasejarah.wordpress.com/2009/03/24/tugu-tani/

MULO ( Middelbare Uitgebreid Lager Onderwijs )

Dibangun pada tahun 1917 untuk digunakan sebagai sekolah MULO (Middelbare Uitgebreid Lager Onderwijs) setingkat SMP pada zaman Belanda. Setelah kemerdekaan bangunan ini tetap digunakan sebagai sekolah dengan nama SMPN 5.Bangunan depan terdiri dari dua lantai yang digunakan untuk ruang kepala sekolah, ruang-ruang guru dan staf administrasi. Bangunan sayap kiri dan kanan terletak memanjang kebelakang berlantai satu dan digunakan sebagai ruang-ruang kelas, kedua bangunan sayap tersebut dihubungkan dengan bangunan aula terbuka pada bagian belakang, sehingga membentuk ruang terbuka pada bagian tengah dan kiri difungsikan sebagai lapangan olah raga.

Arsitektur : Romantic Modern dan Art Deco.

Arsitek : Ir. JF. Van Hoytema.

Penghargaan : Sertifikat Penghargaan Sadar Pemugaran tahun 1993 dari Pemerintah DKI Jakarta.

SUMBER: http://www.jakarta.go.id/v70/index.php/en/bangunan-cagar-budaya/179-jakarta-pusat/1218-smpn-5

Gedung Mahkamah Agung (Departement Van Justitie)

Pada tahun 1809 Pemerintah Belanda membangun sebuah Istana yang menghadapi lapangan parade Waterlooplein (sekarang Lapangan Banteng). Selesai pada masa Gubernur Jenderal Du Bus pada tahun 1825. Pelaksananya adalah Ir. Tramp. Istana Weltvreden ini digunakan untuk tugas sehari-hari para Gubernur Jendral. Pada tanggal 1 Mei 1848 sebagian bangunan digunakan untuk Departemen Van Justitie (Mahkamah Agung). Sekarang seluruhnya digunakan untuk Mahkamah Agung.

Gedung Pos Jakarta, Saksi Bisu Korespondensi Masa Lalu (Kantoor Post, Telegraaf en Telefoon)

Jauh sebelum internet berkembang seperti saat ini, sejarah korespondensi di Indonesia, khususnya Jakarta telah dimulai sejak tahun 1913. Tepatnya seiring dengan dibangunnya Gedung Filateli atau Kantor Pos Besar di Jl Pasar Baru oleh arsitek Belanda John van Hoytema.

Keberadaan gedung Kantor Pos ini sangat berkaitan dengan sejarah kawasan Weltervreden yang menjadi pusat kota Batavia, pada masa kekuasaan Gubernur Jenderal Daendels. Bentuknya yang lebar dan beratap tinggi, jelas menyiratkan adanya unsur arsitektur Eropa kuno saat itu.

Seperti kebiasaan saat itu, keberadaan Gedung Kantor Pos pun akhirnya dijadikan nama jalan untuk area jalan yang ada di depan gedung tersebut, dengan menyebut Post Weg atau Jl Pos. Karena lokasinya yang strategis, Post Weg digunakan sebagai jalur transportasi darat dari Kota Tua menuju ke pusat kota Weltervreden. Namun, seiring perkembangan zaman pada masa pemerintahan di bawah kekuasaan Daendels, gedung ini akhirnya digunakan sebagai kantor pengiriman barang.

Bahkan, saat perang perebutan kemerdekaan gedung pengiriman barang ini sempat dijadikan gedung pertahanan Belanda terhadap gempuran gerilyawan pribumi yang ingin masuk ke pusat pemerintahan di Weltervreden yang berada di Lapangan Banteng sekarang.

Hingga pada awal kemerdekaan, gedung ini digunakan untuk pelayanan pos, telepon, dan telegraph. Seiring perkembangan zaman, gedung Kantor Pos dan Giro itu digunakan sebagai gedung Kantor Pelayanan Filateli yang merupakan kantor pusat Filateli Indonesia.

Edhi Marhadi, anggota Pemerhati Pelestarian Bangunan Bersejarah Jakarta menuturkan, meski Gedung Filateli itu sudah tiga kali direnovasi, hingga kini bentuk bangunan aslinya masih dipertahankan Pemprov DKI.

“Keberadaan bangunan itu tetap terawat, menandakan komitmen Pemprov DKI terhadap bangunan cagar budaya sangat tinggi. Ini patut dihargai dan diberikan apresiasi setinggi-tingginya,” katanya, Jumat (18/12).

SUMBER: http://www.beritajakarta.com/2008/id/berita_detail.asp?nNewsId=36669



Kampung Senen

Senen merupakan salah satu kampung tua di wilayah DKI Jakarta. Semula luas wilayah kampung Senen mencapai 150 ha meliputi daerah Pasar Baru, Kwitang, Senen dan Gunung Sahari. Dengan adanya perluasan dan perkembangan kota Jakarta, Senen secara administratif menjadi suatu kelurahan dengan luas wilayah 79,2 ha terdiri dari 4 RW dan 51 RT.

Adapun batas wilayah kelurahan Senen adalah sebagai berikut :
- Sebelah utara dibatasi oleh jalan Gunung Sahari, jalan Senen Raya IV dan jalan Pejambon;
- Sebelah timur dibatasi pintu kereta api yaitu Bungur Besar;
- Sebelah selatan dibatasi jalan Kramat Bunder dan jalan Prapatan;
- Sebelah barat dibatasi sungai Ciliwung.

Menurut catatan sejarah, nama Senen diambil dari nama pasar yaitu Senin. Semula daerah Senen berupa rawa dan belukar. Dengan adanya perkembangan perekonomian dan melimpahnya hasil-hasil perkebunan, maka timbulah niat Justinus Vinck untuk mendirikan pasar. Setelah mendapatkan ijin dari pemerintah Hindia Belanda melalui Gubernur Abraham Petrus pada tanggal 30 Agustus 1735 tanah tersebut dijual oleh Vinck kepada Mossel. Di sekitar pasar Senen dibuat sebuah kanal untuk menghindari banjir di daerah ini. Kanal tersebut sekarang terkenal dengan nama Kalilio. Setelah Mossel meninggal, pasar Senen diambil oleh Gubernur Van der Parra, dan pasar Senen semakin ramai. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kios-kios dan bangunan di dalam pasar sebanyak 228 petak bangunan terbuat dari bambu dan yang terbuat dari atap rumbia sejumlah 139 bangunan. Mula-mula hari pasarnya adalah hari Senen, kemudian ditambah yaitu hari Senen dan hari Jum'at. Karena kemajuan serta perkembangan perekonomian yang semakin pesat maka pasar Senen dibuka setiap hari. Nama Senen mula-mula dari nama hari, berlanjut menjadi nama pasar, kemudian nama kampung, nama kelurahan, malahan menjadi nama kecamatan yaitu kecamatan Senen wilayah Jakarta Pusat.

Di daerah Senen selain dibangun pasar, juga dibangun komplek militer di sepanjang jalan Kenanga, Kwini hingga sampai ke Lapangan Waterloop yang sekarang dikenal dengan Lapangan Banteng. Di tempat itu juga didirikan perumahan opsir-opsir Belanda dan gedung-gedung milik tuan tanah. Sedangkan di jalan Gunung Sahari sepanjang kali Ciliwung banyak dikalangan pejabat-pejabat Belanda mendirikan bangunan sebagai tempat peristirahatan, sehingga sekitar abad ke 18 wilayah tersebut merupakan daerah elit.

Adanya berbagai fasilitas tersebut daerah Senen mulai banyak didatangi orang dan diantaranya kalangan pedagang Cina. Kemungkinan besar pedagang-pedagang Cina itulah sebagai penghuni pertama daerah Senen dan hal ini terlihat adanya beberapa nama jalan di daerah itu yang berbau nama Cina misalnya : seperti jalan, gang Tjap Go Keng yang terletak di sebelah barat proyek Senen blok I.

Di Jalan Senen Raya III terdapat sebuah toko yang bernama Lauw Tjin. Dahulu toko tersebut menjual barang-barang kelontong dan kulit. Di Gang Tjap Go Keng dulunya terdapat rumah dengan 15 pintu dengan penghuninya terdiri dari orang-orang Cina perantauan. Tidak jauh dari tempat itu yaitu di Jalan Pasar Senen No. 166 terdapat hotel Yoe yang kemudian dikenal dengan toko Gai Soen. Demikian pula di Jalan Senen Raya No. 135 terdapat hotel Tien Euw yang kemudian sebagai kantor PT Pembangunan Sarana Jaya. Dengan adanya perkembangan daerah Senen yang pesat, maka berpengaruh terhadap jumlah penduduknya dan menurut catatan kelurahan Senen tahun 1954 penduduk senen telah mencapai 4.500 jiwa yang terdiri dari berbagai suku bangsa. Tiga puluh tahun kemudian jumlah angka penduduk tersebut dua kali lipat lebih. Sebagaimana telah tercatat pada data Kelurahan Senen bulan Maret 1985 jumlah penduduk Senen mencapai 10.804 jiwa orang.

Senen pada mulanya sebagai pusat perdagangan atau pasar dan kemudian berkembang secara berangsur-angsur menjadi suatu perkampungan. Banyak para pendatang dari luar Jakarta masuk ke kampung itu untuk mengadu nasibnya dengan bekerja baik sebagai pegawai pemerintah maupun wiraswasta.

Penduduk Senen juga tidak ketinggalan dalam hal pendidikan karena selain didukung oleh faktor ekonomi yang mapan juga, tempat-tempat pendidikan yang memadai. Yang paling utama ialah bahwa mereka telah sadar bahwa pendidikan sangat penting untuk mencapai tujuan.

Disamping pengadaan pendidikan formal juga banyak bermunculan pendidikan non formal. Pendidikan non formal yang berupa keterampilan-keterampilan diusahakan oleh ibu-ibu PKK kelurahan Senen maupun PKK RW serta Dasa Wismanya, yang bekerjasama dengan penilik pendidikan masyarakat Kanwil Depdikbud DKI Jakarta.

Sebagai mana masyarakat didaerah-daerah lain maka masyarakat kampung Senen adalah masyarakat agamis dengan memeluk berbagai agama. Toleransi dan kerukunan masyarakat yang berlainan agama dapat dilihat dan dibuktikan dengan toleransi mereka terhadap agama lain. Di Senen terkenal dengan istilah INATAB yaitu lslam, Nasrani, Tionghoa, Budha. Selain agama diatas ada juga yang melakukan pemujaan terhadap tempat keramat. Mayoritas penduduk senen menganut agama Islam. untuk meningkatkan kegiatan pendidikan agama Islam diadakan pengajian baik bagi anak-anak, ibu-ibu dan Bapak-bapak. Juga setiap tahun selalu memperingati hari-hari besar Islam seperti Maulid Nabi Muhammad SAW dan peringatan Isra' Mi'raj, peringatan 1 Muharam dan pengadaan Tilawatil Qur'an terutama pada bulan Ramadhan. Sarana peribadatan di kelurahan senen adalah Masjid 4 buah, Mushollah 5 buah dan wihara 2 buah.

Masyarakat kampung Senen terdiri dari berbagai suku bangsa. Selain dari masyarakat Betawi terdapat pula masyarakat Cina, India dan hampir semua suku di Indonesia ada disini. Keragaman penduduk yang tinggal di Senen menyebabkan adanya keragaman sosial budaya masyarakatnya. Adapun tradisi yang dilakukan oleh masyarakat yaitu upacara nujuh bulan.

Masa hamil pertama adalah masa yang paling mendebarkan bagi seorang perempuan karena pengalamannya dalam melahirkan baru akan terjadi pertama kali. Bagi apa saja yang dianjurkan oleh orang lain mau dilaksanakannya meskipun anjuran itu tidak rasional. Menurut informan R.M. Arbai bahwa pada masa lalu di daerah Senen sering dilakukan menggantung alat-alat seperti gunting kecil serta ramuan seperti bumbu dapur yang disimpan di dada. Begitu pula ada pantangan-pantangan yang memang menimbulkan akibat kalau tidak dilaksanakan seperti dilarang membunuh binatang, mencela orang cacat dan sebagainya. Hal ini mengandung harapan agar si bayi kelak lahir dalam keadaan selamat tanpa cacat.

Bagi calon ibu yang pertama kali hamil diselenggarakan upacara nujuh bulan. Biasanya dihidangkan rujak yang terdiri dari berbagai macam buah-buahan dan sebelumnya didahului oleh upacara mandi air kembang tujuh rupa. Disini yang sangat berperanan adalah sang dukun. Kebiasaan semacam ini hampir merata dikalangan masyarakat Jakarta. Pada waktu sang ibu melahirkan, biasanya ari-ari bayi sebelum dikuburkan oleh ayahnya terlebih dahulu diberi ramuan kembang tujuh rupa. Si bayi yang lahir diadzankan ditelinga kanan dan diqomatkan di telinga kiri.

Satu minggu kemudian diadakan sedekahan puputan dan pemberian nama dan kalau mampu mereka melaksanakan aqeqah yaitu bagi bayi laki-laki harus memotong kambing 2 ekor dan anak perempuan memotong kambing 1 ekor dan ini dilakukan oleh orang Islam.

Di sebelah jalan pasar Senen nomor 150 terdapat sebuah makam yang dikeramatkan yaitu kramat ayam. Di tengah-tengah makam tersebut terdapat sebuah batu yang berbentuk seperti cetakan yang berukuran 35 x 22 cm, dengan tulisan huruf Tionghoa dan siapa orang dikuburkan ditempat itu sampai sekarang belum jelas. Tetapi kuburan tersebut selalu didatangi oleh penziarah, karena mereka memotong ayam. Pemerintah Belanda berkali-kali ingin memindahkan makam ini tetapi selalu gagal. Akhirnya meminta bantuan kepada Musanif yang tinggal di Gang Sentiong. Musaniflah yang berhasil memindahkan kramat ayam ini ke jalan pasar Senen Dalam II pada tahun 1921.

Referensi : Kampung Tua di Jakarta, Dinas Museum dan Sejarah, 1993.
Sumber : diskominfomas
co-pas: http://www.jakarta.go.id/v70/index.php/en/kampung-tua/467-kampung-senen

Lembaga Kantor Berita Nasional Antara (Gedong Berita ANETA /Algemeen Nuiews en Telegraaf Agentschap)

Naamloze Vennootschap (NV) Kantor Berita Antara didirikan pada tanggal 13 Desember 1937 oleh A.M. Sipahoetar, Soemanang,Adam Malik dan Pandoe Kartawigoena, saat semangat kemerdekaan nasional digerakkan oleh para pemuda pejuang. Sebagai Direktur pertama pada waktu itu adalah Sugondo Djojopuspito (mantan mahasiswa RH usia 33 th pada waktu itu, kawan Soemanang yang juga mantan mahasiswa RH), sedangkan Adam Malik (wartawan, usia 20 tahun pada waktu itu) adalah sebagai wakilnya (Redaktur).

Pada tahun 1962, ANTARA resmi menjadi Lembaga Kantor Berita Nasional yang berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Lembaga Kantor Berita Nasional Antara atau disingkat LKBN Antara merupakan kantor berita terbesar di Indonesia, yang sifatnya semi pemerintah, walaupun ketika pertama kali didirikan oleh para wartawan nasionalis pada masa penjajahan Belanda sebelum PD II sepenuhnya merupakan usaha swasta.

Agar dapat memanfaatkan berbagai peluang bisnis dan untuk menghadapi tantangan konvergensi media sekaligus dapat mengemban tugas pencerdasan bangsa, maka Pemerintah dibawah kepemimpinan H. Susilo Bambang Yudhoyono mengubah status LKBN ANTARA menjadi Perusahaan Umum (Perum) pada tanggal 18 JUli 2007 melalui PP 40/2007.

Agar menjadi perusahaan yang sehat, LKBN ANTARA mulai menyusun Neraca Pembuka yang diselesaikan selama dua tahun setelah terbitnya SK Menteri Keuangan pada akhir September 2009. Sejak terbitnya Neraca Pembuka tersebut, kinerja keuangan LKBN ANTARA dapat dimonitor oleh para pemegang sahamnya.

SUMBER: http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Kantor_Berita_Nasional_Antara

Hotel Wisse di Rijswijk (Jl Veteran)

Jalan Veteran (Rijswijk) tempat Istana Negara berada di masa kolonial merupakan kawasan elite. Di seberang Jl Veteran yang dibelah dengan Kali Ciliwung terdapat Jl Juanda (Noordwijk). Di ujung kedua jalan tersebut terdapat kawasan Harmoni. Di ketiga tempat tersebut pada masa kolonial terdapat belasan hotel. Salah satunya adalah Hotel Wisse di Rijswijk seperti terlihat dalam foto. Foto yang diabadikan sekitar 1870-an terlihat satu keluarga tamu tengah meninggalkan hotel menggunakan delman, angkutan utama kala itu. Terlihat beberapa pegawai hotel yang berpakaian putih-putih dengan peci (semacam helm) warna yang sama.

Di samping kanan, terlihat beberapa kereta, satu di antaranya ditarik dua ekor kuda yang siap untuk membawa para tamu. Ketika itu, Batavia belum memiliki mobil. Di samping Hotel Wisse, di Rijswijk terdapat sejumlah hotel lainnya, seperti Hotel Cavadino di sudut Jl Veteran dan Jl Veteran I (kala itu Citadelweg), Java Hotel yang kini menjadi bagian belakang Markas Besar Angkatan Darat, Hotel Ernst di Noordwijk (Juanda), Hotel des Indes di Harmoni (kini Jl Gajah Mada).

Hotel Wisse diperkirakan letaknya di bagian belakang dari Departemen Dalam Negeri. Di Rijswijk bersebelahan Istana Merdeka, juga terdapat Hotel der Nederlanden yang kini menjadi gedung Bina Graha. Di samping kiri gedung Harmoni, terdapat sebuah hotel mewah milik keturunan Arab dari keluarga Sungkar. Sedangkan di ujung Jl Juanda dari arah Jl Hayam Wuruk terdapat Hotel Gayatri, juga milik seorang Arab.

Pada akhir abad ke-19 ketika negeri Belanda dikuasai kaum liberal (kapitalis), makin banyak warga Belanda dan Eropa berdatangan ke Batavia untuk menanamkan modalnya di bidang perkebunan. Kalau sebelumnya pusat pemerintahan di kawasan Jakarta Kota, kini beralih ke Weltevreden (Daerah Lebih Nyaman).

Boleh dikata Batavia mengalami transfusi cukup besar dari para pendatang Eropa, yang menanamkan modal dan usahanya. Rijswijk dan Noordwijk pun dijadikan sebagai kawasan Eropa. Warga Prancis banyak berdiam di sekitar Harmoni dan Inggris di Pegangsaan. Sementara berbagai tempat hiburan, seperti bioskop, teater, dan gedung pertemuan bermunculan. Semua dengan ciri-ciri Eropa yang modern. Kala itu, pendatang-pendatang Inggris dari Singapura menganggap Batavia-Weltevreden cukup baik jika dibandingkan koloninya, Singapura.

REPUBLIKA – Sabtu, 10 Oktober 2009
SUMBER: http://alwishahab.wordpress.com/2009/12/10/hotel-wisse-di-rijswijk-jl-veteran/

Gedung Pos Indonesia

Gedung Pos Ibukota atau juga sering disebut sebagai Kantor Pos Jakarta Pusat, bangunan ini merupakan bangunan baru. Peresmiannya dilakukan oleh Presiden Suharto pada tanggal 31 Desember 1991.

Rijswijk, Noordwijk, dan Warga Yahudi

Warga Belanda beramai-ramai meninggalkan ‘kota lama’ di Pasar Ikan, yang dianggap sumpek dan sarang penyakit. Rijswijk (Jl Veteran) dan Noordwijk (Jl Juanda), saat itu lantas menjadi kawasan paling elite di Batavia. Di kedua jalan yang diapit kanal dari sodetan Kali Ciliwung, yang selalu dipenuhi sampan hilir mudik membawa berbagai barang, berdiri gedung dan rumah mewah tertata rapi.

Di kedua jalan yang memanjang hingga ke Jl Pintu Air dan Pasar Baru, terdapat sejumlah hotel cukup baik, tempat hiburan, dan toko serba ada yang mendatangkan berbagai produk buatan Eropa. Pada masa Raffles (1811-1816), gubernur jenderal yang berambisi agar Hindia Belanda terus berada dalam kekuasaan Inggris, telah menyulap Rijswijk dan Noordwijk jadi kawasan Eropa. Untuk melampiaskan ambisinya, pendiri kota Singapura ini menggusur tempat pemakaman, rumah penduduk, dan toko milik Tionghoa.

Dia sendiri membangun sebuah rumah mewah, yang pada 1840 menjadi Hotel der Nederlanden: hotel paling bergengsi di Batavia, sebelum dibangun Hotel des Indes. Hotel bekas kediaman Raffles, kini menjadi Bina Graha, setelah sebelumnya, Bung Karno menjadikan sebagai markas Cakrabirawa, pasukan pengawal pribadinya. Sedangkan Hotel des Indes, yang sampai tahun 1960-an sering menjadi tempat para tamu negara menginap dan tempat berbagai pertemuan internasional, kini menjadi Pertokoan Duta Merlin.

Charles Walter Kinloch, warga Inggris yang bertamasya ke Batavia (1852) menyebutkan, kehidupan elite Eropa dan Belanda penuh glamour. Wanitanya senang menggunakan pettycoot dari sutra seperti yang kita saksikan dalam film-film yang mengisahkan abad ke-19. Pada malam hari kelompok elite ini dihibur dengan pesta-pesta dansa atau menonton opera Prancis yang di Eropa sendiri masih langka, tulis Kinloch. Dibukanya Club Harmonie (kini gedung sekneg), dengan pesta-pesta tamannya yang selalu ramai menambah bobot kawasan ini.

Harmonie diresmikan 18 Januari 1815, sebagai hadiah ulang tahun Ratu Charlotte, istri Raja Inggrris, George III. Di Noordwijk (Jl Juanda) dekat Pecenongan, hingga kini terdapat klooster Ursulin yang diresmikan 1 Agustus 1856. Tempat pendidikan para wanita Katolik dengan asramanya yang memanjang kebelakang hingga ke Jl Batutulis. Sebuah klooster lainnya dibangun 1859 di samping Kantor Pos Pasar Baru dengan nama yang sama. Pada masa VOC (1602-1799), ketika terjadi pertentangan tajam antara Protestan dan Katolik, kegiatan peribadatan Katolik terlarang di Hindia Belanda.

Baru pada 8 Mei 1807, Louis Bonaparte, adik Napoleon Bonaparte yang menguasai Nederland, mengizinkan berdirinya gereja Roma Katolik. Hingga berdirilah katedral (gereja Katolik) yang letaknya bersebelahan dengan Masjid Istiqlal. Rupanya di abad ke-19, ke-20, dan menjelang Belanda hengkang dari Indonesia, di antara para pengusaha Eropa papan atas terdapat warga Yahudi, misalnya Olislaeger, Goldenberg, dan Ezekiel. Mereka hanya sejumlah kecil dari pengusaha Yahudi yang pernah meraih sukses di Indonesia.

Mereka pedagang tangguh yang menjual permata, emas, intan, perak, arloji, kaca mata, dan berbagai komoditas lainnya. Mereka memiliki sejumlah toko di Risjwijk dan Noordwijk. Seperti dikemukakan Zaki Shahabuddin (85 tahun), pada tahun 1930-an dan 1940-an, jumlah warga Yahudi di Jakarta cukup banyak. Menurutnya bisa mencapai lebih dari ratusan orang. Mereka pandai berbahasa Arab. Karena berbicara Bahasa Arab, mereka sering dikira keturunan Arab. Di antara mereka ada yang mendapat posisi tinggi di pemerintahan Hindia Belanda , yaitu Tjandra, gubernur jenderal Hindia Belanda terakhir yang menyerah ketika Jepang menyerbu Indonesia.

Banyak di antara residen dan asisten residen Belanda di Indonesia adalah warga Belanda keturunan Yahudi. Seperti dituturkan Zaki yang mempunyai daya ingat kuat, para Yahudi ini, di Batavia memiliki persatuan yang kuat. Setiap hari Sabtu, hari suci mereka, mereka sering berkumpul. Tempatnya di gedung yang kala itu terletak di sekitar Manggabesar, Jakarta Barat. Di gedung inilah rabbi (imam Yahudi) berceramah dengan kitab sucinya ‘Jabur’.

Ali Shatri (86 tahun), juga mengisahkan tentang keberadaan orang-orang Yahudi di Jakarta. “Dulu belum ada permusuhan seperti sekarang ini. Apalagi mereka memakai paspor Belanda, dan banyak yang mengaku orang Belanda.” Bahkan, kata Ali, terhadap orang Arab mereka sering mengatakan bersaudara. “Kita keturunan Iskak dan Arab keturunan Ismail,” kata Ali mengutip seorang yahudi yang pernah berbincang dengannya pada masa pendudukan Belanda. Kita tidak tahu apakah sebelum berdirinya negara Israel saat itu, Yahudi sudah memiliki jaringan di Indonesia. Dan bagaimana sekarang?

REPUBLIKA – Minggu, 31 Maret 2002
SUMBER: http://alwishahab.wordpress.com/2009/08/06/rijswijk-noordwijk-dan-warga-yahudi/

Naik Kereta Api ke Passer Baroe (Passer Baroestraat)



KOMPAS.com — Tahun 1821, sebuah pasar baru dibuka oleh Daendels. Pasar itu dibikin untuk membedakan Pasar Senen dan Pasar Tanah Abang yang sudah didirikan lebih dulu pada 1733 oleh tuan tanah Justinus Vinck. Sebagai pasar yang baru di kawasan Weltevreden, pasar itu kemudian diberi nama Passer Baroe. Pasar ini dibangun dengan sistem los (disewakan per ruang).

Passer Baroe, yang terletak tak jauh dari Rijswijk dan Noordwijk (Jalan Veteran dan Jalan Juanda), merupakan pasar untuk kalangan elite di masa itu. Di pasar inilah untuk pertama kalinya sebuah toko menjual berbagai barang dengan mencantumkan harga pas. Toko itu milik Tio Tek Hong, pria asal Pasar Baru, dan ia pula yang merintis kebiasaan menutup toko setiap hari Minggu dan hari raya, demikian dipaparkan Ketua Komunitas Jelajah Budaya Kartum Setiawan.

Kawasan Pasar Baru sejak abad ke-19 itu juga dihuni oleh warga Tionghoa yang kemudian membuka usaha di pasar ini. Hanya sedikit yang bertahan hingga kini. Sebut saja Toko Lie Ie Seng, toko peralatan kantor dan tulis menulis; Toko Sin Lie Seng, toko sepatu tenar di masanya; Toko Jamu Nyonya Meneer; dan Toko Kompak yang adalah bekas kediaman Major Tionghoa Tio Tek Ho. Selain toko dan bangunan tua, di Pasar Baru ini terdapat satu vihara yang mungkin kurang beken dibandingkan beberapa vihara lain di kawasan Kota, Vihara Sin Tek Bio.

"Kawasan Pasar Baru ini kan juga merupakan kawasan pemerintahan maka di sana juga dibangun gedung kesenian, kantor pos," ujar Kartum lagi. Kawasan ini juga menjadi area pembauran antara pedagang India, Tionghoa, Arab, dan Betawi.

Saat ini, masih banyak terlihat bangunan tua yang dapat dilihat, di antaranya gedung Kantor Pos Filateli, gedung Antara yang merupakan saksi bisu tempat menyampaikan teks proklamasi pasca-17 Agustus 1945 oleh Adam Malik.

Keberadaan Pasar Baru ini dimulai sejak abad ke-19, ketika Gubernur Jenderal Daendels mengembangkan Weltevreden, yaitu sebuah tempat di selatan Batavia lama yang dirancang sebagai pusat pemerintahan yang baru. Pada awalnya, Pasar Baru hanya berupa pasar yang sangat sederhana, tempat pedagang pribumi menjual hasil kebunnya dengan pikulan serta pedagang kelontong Tionghoa.

Dalam sebuah catatan De Haan dalam Oud Batavia, tertulis bahwa lapangan untuk denah Pasar Baru telah dibeli oleh Daendels pada tahun 1809 dan telah direncanakan untuk dibuat pasar. Pasarnya sendiri mulai dibangun tahun 1821, padahal jelas terlihat bahwa di pintu gerbang Pasar Baru saat ini tertulis "Passer Baroe 1820". "Maka kita akan melakukan penjelajahan ke kawasan Pasar Baru berdasarkan perbedaan tahun itu. Kenapa berbeda," tanya Kartum.

Pada 1 Januari 1825, pasar ini disewakan kepada masyarakat. Hal ini juga termasuk pengenalan sistem sewa pasar dengan sistem los. Dalam pasar ini juga berlaku sewa pasar kuda dan sewa potong. Los-los terdiri dari kumpulan toko yang membujur searah dan bersampingan dari seberang jembatan Schouwburg (Gedung Kesenian Jakarta). Pada tahun 1828, pemerintah menjual beberapa bidang tanah yang terletak di sebelah timur dan barat pasar ini.

Untuk kegiatan penjelajahan yang digelar pada 7 Juni ini, peserta akan dibawa ke Pasar Baru dengan kereta api dari Stasiun Beos. Kemudian turun di Stasiun Juanda. Dari sana, perjalanan mengenang kawasan Passer Baroe dimulai. Kisah tentang perjalanan sejarah perkeretaapian di Batavia tentu merupakan satu kisah panjang yang lain lagi.

Menjejakkan kaki di Pasar Baru pada milenium kedua ini, sepanjang mata memandang, hanya terlihat kerumunan PKL yang seperti siap menyongsong warga. Toko-toko asli menjadi tertutup PKL yang berjejer di sepanjang pinggir jalan. Berantakan, itu kesan pertama yang langsung terlihat. Bangunan baru yang tak berkonsep juga mengganggu mata dan menutupi beberapa bangunan tua, bangunan Tionghoa, yang masih bertahan. Setidaknya, masih ada atap melengkung yang bisa diintip di sela-sela tembok dan atap bangunan baru.

SUMBER: http://www1.kompas.com/readkotatua/xml/2009/06/03/13010886/naik.kereta.api.ke.passer.baroe

Gedung Pancasila (Volksraad)

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda berkuasa di Indonesia, sejumlah bangunan gedung pemerintahan didirikan di sekitar kawasan yang kini disebut sebagai Taman Pejambon dan Lapangan Banteng di Jakarta. Gedung-gedung tersebut ialah Dewan Perwakilan Rakyat (Volksraad) di Jalan Pejambon 6, Dewan Hindia Belanda di Pejambon 2 (Raad van Indie, sekarang menjadi bagian dari gedung Departemen Luar Negeri), Gereja Katolik Roma di sisi timur Lapangan Banteng, dan Gedung Keuangan. Susunan letak dari keempat gedung tersebut seolah-olah berada dalam sebuah lingkaran yang besar.

Di sisi timur terletak gedung Pengadilan Tinggi, Benteng Pangeran Frederick (bekas benteng bawah tanah pasukan Belanda), Gereja Immanuel dan Stasiun Kereta Api Gambir yang terletak berhadapan di Jalan Merdeka Timur. Bangunan Benteng Pangeran Frederick telah dipugar dan di bekas lahannya tersebut saat ini telah didirikan Masjid Istiqlal yang megah.

Gedung Volksraad saat ini dikenal sebagai Gedung Pancasila dan sekarang menjadi bagian dari kompleks bangunan Gedung Departemen Luar Negeri Republik Indonesia.

Tidak ada catatan resmi mengenai kapan tepatnya Gedung Pancasila tersebut mulai dibangun. Beberapa literatur menunjukkan bahwa pembangunannya dilaksanakan kira-kira pada tahun 1830. Gedung tersebut awalnya dibangun sebagai rumah kediaman Panglima Angkatan Perang Kerajaan Belanda di Hindia Belanda, yang juga merangkap sebagai Letnan Gubernur Jenderal.

Sebelumnya Panglima Angkatan Perang tinggal di gedung yang sekarang berdiri Gereja Katedral. Melalui surat keputusan tanggal 5 Desember 1828, rumah kediaman Panglima dijual kepada Yayasan Gereja Katolik dengan harga 20.000 gulden. Yayasan Gereja kemudian membongkar rumah tersebut dan mendirikan gereja. Karena sebab-sebab yang tidak diketahui, gereja tersebut roboh pada tanggal 9 April 1880. Akhirnya dibangunlah Gereja Katedral di tempat tersebut yang diresmikan satu dekade kemudian pada tahun 1901.

Karena rumah kediaman panglima tersebut dijual, maka perlu dibangun sebuah rumah baru. Gedung ini selanjutnya dibangun di atas sebuah taman yang indah yang kemudian dikenal dengan Taman Hertog. Nama ini berasal dari Hertog van Saksen Weimar yang menjabat sebagai Panglima dari tahun 1848-1851. Nama tersebut kemudian berganti menjadi Taman Pejambon. Di sekitar Pejambon dahulu juga terdapat sebuah kompleks militer.

Panglima berdiam di Taman Hertog sampai tahun 1916. Pada tahun 1914-1917, Departemen Urusan Peperangan Hindia Belanda dipindahkan ke Bandung yang diikuti juga dengan kepindahan Panglima ke kota tersebut.

GEDUNG VOLKSRAAD

Gedung bekas kediaman Panglima yang oleh Belanda mungkin dipandang cukup memadai untuk tempat persidangan Dewan Perwakilan Rakyat (Volksraad) kemudian diresmikan sebagai Gedung Volksraad pada Mei 1918 oleh Gubernur Jenderal Limburg Stirum.

Dalam katalog Pameran Peringatan Hari Ulang Tahun ke-300 Kota Batavia yang diselenggarakan di musium di Amsterdam pada bulan Juni dan Juli 1919, terdapat catatan bahwa Volksraad pernah digunakan juga sebagai tempat pertemuan para anggota Dewan Pemerintahan Hindia Belanda (Raad van Indie). Kemudian pemerintah membangun gedung tersendiri untuk Raad van Indie yaitu gedung yang ada di sebelah barat gedung Volksraad di Pejambon No. 2.

Volksraad adalah sebuah dewan yang wewenangnya sangat terbatas. Semula Dewan hanya diberi hak untuk memberi nasehat kepada pemerintah, tetapi pada tahun 1927 dewan rakyat tersebut diberi wewenang untuk membuat Undang-Undang bersama-sama dengan Gubernur Jenderal. Tetapi wewenang itu tidak banyak berarti penting karena Gubernur Jenderal memegang hak veto.

Dalam suatu masa jabatan, jumlah keseluruhan anggota Volksraad pernah mencapai 60 orang terdiri atas 30 wakil rakyat Indonesia (19 dipilih tidak langsung dan 11 ditunjuk langsung), 25 orang bangsa Belanda (15 dipilih tidak langsung dan 10 diangkat), 4 wakil dari golongan keturunan China (3 orang dipilih tidak langsung dan 1 diangkat), dan seorang wakil golongan keturunan Arab yang diangkat. Setiap tahun diadakan dua kali sidang. Sidang pertama dimulai setiap tanggal 15 Mei dan sidang kedua pada hari Selasa ketiga Oktober bulan. Lamanya kedua sidang itu berlangsung selama empat setengah bulan.

Selama empat belas tahun (1927-1941), Volksraad hanya mampu mengajukan 6 rancangan undang-undang, 3 diantaranya diterima pemerintah. Hasil-hasil itupun dicapai setelah tiga orang anggota Volksraad tersebut yaitu Salim, Stokvis, Soetadi, dan Djajadiningrat menyampaikan kritiknya pada tahun 1923 yang mengatakan bahwa “kalau kita ikuti sejarah perkembangan Volksraad sejak tahun 1918, kita hanya bisa berkata dengan rasa penyesalan bahwa hasil-hasil yang dicapainya tidak ada sama sekali”.

BADAN PENYELIDIK USAHA-USAHA PERSIAPAN KEMERDEKAAN

Pemerintah Belanda memaklumkan perang terhadap Jepang sesudah Jepang menyerang Pearl Harbour pada tanggal 8 Desember 1941. Dalam usaha menghadapi serangan Tentara Jepang ke-16 dibawah pimpinan Letnan Jenderal Imamura, pertahanan Belanda dalam waktu singkat terdesak dan akhirnya Panglima Angkatan Bersenjata Belanda Letnan Jenderal Ter Poorten atas Tentara Sekutu di Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang tanggal 8 Maret 1942.

Pada tahun 1943, Pemerintah Militer Jepang di Indonesia membentuk badan Tyuuoo Sangi-In yaitu Badan Pertimbangan Pusat di Jakarta. Badan tersebut bertugas mengajukan usulan kepada pemerintah dan menjawab pertanyaan pemerintah tentang soal-soal politik dan memberikan pertimbangan tentang tindakan apa yang akan dilakukan oleh Pemerintah Militer Jepang. Jumlah total anggota Tyuuoo Sangi-In 43 orang, terdiri dari 23 orang yang diangkat oleh Saiko Syikikan (Penguasa Tertinggi Pemerintah Militer Jepang), 18 orang utusan dari setiap syu (karesidenan) dan Batavia Tokubetsu Syi (Kotapraja Istimewa Jakarta), dan 2 orang utusan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Surakarta.

Sidang Tyuuoo Sangi-In yang pertama dan sidang-sidang berikutnya berlangsung di bekas Gedung Volksraad, Jalan Pejambon No. 6, Jakarta. Dalam persidangan pertama yang berlangsung pada tanggal 16-20 Oktober 1943 telah dibentuk 4 Komisi yang bertugas untuk menjawab pertanyaan Saiko Syikikan tentang cara bagaimana mencapai kemenangan dalam Perang Pasifik.

Situasi Perang Pasifik tidak selalu menguntungkan pihak Jepang. Sesudah pasukan Tentara Sekutu, terutama tentara Amerika Serikat, dapat mengkonsolidasikan diri, maka setapak demi setapak, pulau demi pulau di Pasifik direbut kembali. Kedudukan Tentara Jepang di Indonesia juga terancam, khususnya dari udara.

Dalam keadaan bertahan tersebut, Perdana Menteri Koiso dalam Taikoku Gikai atau sidang istimewa Parlemen Jepang ke-85 di Tokyo, 7 September 1944 kemudian menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia “di kelak kemudian hari nanti”. Ketika usaha Jepang dalam peperangan sudah mengalami kemunduran dari seluruh garis pertahanannya di Pasifik, maka pada tanggal 1 Maret 1945 Saiko Syikikan mengumumkan pembentukan Dokuritsu Zyunbi Tjoosakai atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK).

Tujuan politik pembentukan BPUPK tersebut ialah agar rakyat Indonesia tetap memberikan dukungan kepada Jepang, sekalipun kedudukan militer Jepang di front Pasifik sudah goyah. Tugas badan ini ialah untuk mempelajari soal-soal yang berhubungan dengan segi-segi politik, ekonomi, dan tata-pemerintahan yang diperlukan dalam usaha pembentukan Indonesia yang merdeka “di kelak kemudian hari”. Dalam pidato radio tanggal 9 Maret 1945, pihak Gunseikan mengatakan bahwa kemerdekaan itu “ibarat mendirikan gedung. Sebelum mendirikan gedung, terlebih dahulu batu besar itu haruslah dibikin sekuat-kuatnya, tetapi sebelum batu-batu besar itu diujudkan, maka perlu sekali dibikin rancangan yang sempurna.”

Pemikiran klasik kolonial serupa diulangi lagi oleh Gunseikan, yaitu ketika pada tanggal 29 April 1945 mengangkat anggota BPUPK menegaskan bahwa BPUPK berkewajiban “mempelajari dan menyelidiki segala urusan yang penting mengenai hal-hal politik, ekonomi, tata-usaha pemerintahan, kehakiman, pertahanan, lalu lintas, dan sebagainya yang diperlukan dalam usaha pembentukan Negara Indonesia, dan hal-hal itu harus dilaporkan kepada Gunseikan.”

Dalam pidato tanggal 1 Juni 1945 di depan BPUPK, seorang anggota BPUPK yang bernama Soekarno mengkritik tugas BPUPK seperti yang dirumuskan pihak Jepang dengan mengatakan bahwa “kalau benar semua ini harus diselesaikan terlebih dahulu, sampai njlimet, maka saya tidak akan mengalami Indonesia Merdeka, tuan tidak akan mengalami Indonesia Merdeka, kita semua tidak akan mengalami Indonesia Merdeka – sampai di lobang kubur!”

Upacara pembukaan BPUPK dilakukan pada 28 Mei 1945 di bekas gedung Volksraad. Acara pembukaan tersebut dihadiri oleh Panglima Wilayah ke-7 Jenderal Itakagi, dan Panglima Tentara ke-16 di Jawa Letnan Jenderal Nagano. Dalam upacara pembukaan tersebut diadakan acara pengibaran bendera Jepang Hinomaru yang dilakukan oleh Mr. A.G. Pringgodigdo dan pengibaran bendera Indonesia Sang Merah Putih yang dilakukan oleh Toyohiko Masuda.

Sidang BPUPK diadakan dari tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945 dan dilanjutkan mulai tanggal 10-17 Juli 1945. Sidang-sidang tersebut diselenggarakan di bekas gedung Volksraad atau pada zaman Jepang dikenal sebagai Gedung Tyuuoo Sangi-In, yaitu Gedung Pancasila sekarang.

SIDANG BPUPK 1 JUNI 1945

Anggota BPUPK terdiri dari 62 orang bangsa Indonesia, termasuk 4 orang dari golongan keturunan China, Arab, dan Belanda ditambah 7 anggota istimewa bangsa Jepang. Badan ini diketuai oleh Dr. KRT Radjiman Wedyodiningrat, dibantu dua Wakil Ketua yaitu seorang Jepang bernama Yoshido Ichibangse dan R.P.Soeroso. Ketua BPUPK mengajukan pertanyaan kepada sidang mengenai “Apa dasar Negara Indonesia yang akan kita bentuk?”

Pertanyaan ini pada hakekatnya memberi peluang dan kesempatan kepada para anggota untuk menghindari kemauan pihak Jepang yang meminta BPUPK untuk lebih dahulu mengadakan persiapan-persiapan secara terperinci, sebelum membicarakan tentang Dasar Negara Indonesia Merdeka.

Pada tanggal 1 Juni 1945, anggota BPUPK Ir. Soekarno mendapat giliran untuk menjawab pertanyaan Ketua tersebut dan kesempatan itu juga digunakan untuk menanggapi uraian pembicara-pembicara sebelumnya. Jawaban Ir. Soekarno berisi lima sila yang diusulkan untuk dijadikan Dasar Negara Indonesia Merdeka. Kelima Sila tersebut adalah: Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pidato tersebut telah mendapat sambutan hangat dari segenap anggota BPUPK. Menurut notulen rapat dicatat sebagai tepuk tangan yang “riuh”, “riuh rendah” dan “menggemparkan”. Dalam kata pengantar atas dibukukannya pidato tersebut, yang untuk pertama kali terbit pada tahun 1947, mantan Ketua BPUPK Dr. Radjiman Wedyodiningrat menyebut pidato Ir. Soekarno itu berisi “Lahirnya Pancasila,” dan “telah keluar dari jiwanya secara spontan, meskipun sidang ada dibawah pengawasan keras dari Pemerintah Balatentara Jepang”.

Sebagai seorang yang mengikuti dan mendengar sendiri pidato Ir. Soekarno tanggal 1 Juni 1945, Dr. Radjiman Wedyodiningrat juga menyatakan bahwa “Lahirnya Pancasila” ini adalah buah “rekaman stenografis” dari pidato Bung Karno yang diucapkan dengan tidak tertulis dahulu dalam sidang yang pertama pada tanggal 1 Juni 1945 ketika sidang membicarakan “Dasar Negara kita” sebagai penjelmaan dari angan-angannya. Tentunya kalimat-kalimat sesuatu pidato yang tidak tertulis dahulu kurang sempurna tersusunnya, tetapi yang penting ialah isinya.

Menanggapi pidato 1 Juni 1945, bekas Wakil Ketua BPUPK Yoshido Ichibangse dalam laporannya yang disimpan di salah satu arsip resmi di Amsterdam menulis bahwa “Mayoritas kaum nasionalis menuntut kemerdekaan sekarang, sekalipun persiapannya belum sempurna, kata Ir. Soekarno. Kemerdekaan adalah ibarat jembatan. Di seberang jembatan kita sempurnakan masyarakat kita. Saya mendapat kesan bahwa Ir. Soekarno akan memutuskan hubungan dengan Jepang apabila Jepang tidak segera memberikan kemerdekaan pada Indonesia”.

Dengan kata-kata lain, bekas Ketua BPUPK Dr. Radjiman Wedyodiningrat menyatakan bahwa “memang jiwa yang berhasrat merdekatak mungkin dikekang-kekang”, dan bahwa “selama Fasisme Jepang berkuasa di negeri kita, Ide Demokrasi tersebut tak pernah dilepaskan oleh Bung Karno, selalu dipegangnya teguh-teguh dan senantiasa dicarikannya jalan untuk mewujudkannya.

MENUJU INDONESIA MERDEKA

Sidang pertama BPUPK yang dimulai tanggal 29 Mei 1945 dan berakhir tanggal 1 Juni 1945 memutuskan untuk membentuk Panitia Kecil yang diketuai Ir. Soekarno dengan tugas untuk merumuskan kembali Pancasila berdasarkan pidato yang diucapkan Ir. Soekarno tanggal 1 Juni 1945. Panitia tersebut juga ditugaskan untuk menyusun rancangan konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar bagi Indonesia Merdeka. Dari Panitia Kecil itu dipilih 9 orang yang terdiri dari Ir. Soekarno, Mohammad Hatta, A.A. Maramis, Abikusno Tjokrosoejoso, Abdulkahar Muzakar, H. Agus Salim, Achmad Subardjo, Wahid Hasjim, dan Muhammad Yamin untuk melaksanakan tugas merumuskan Pancasila.

Tugas tersebut mereka selesaikan pada tanggal 22 Juni 1945 dan hasilnya oleh Muhammad Yamin diberi nama “Piagam Jakarta”. Adapun urutan dan rumusannya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa dengan Kewajiban Menjalankan Syari’at Islam Bagi Pemeluk-pemeluknya, Kerakyatan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Dalam sidang kedua yang diadakan dari tanggal 10 Juli 1945 hingga 17 Juli 1945, BPUPK menerima dan mengesahkan Piagam Jakarta dan membentuk tiga panitia, yakni Panitia Hukum Dasar yang diketuai Prof. Mr. DR. Soepomo, Panitia Ekonomi dan Keuangan yang diketuai Drs. Mohammad Hatta, dan Panitia Pembelaan Tanah Air yang diketuai Abikusno Tjokrosujoso. Selama persidangan tersebut, BPUPK menghendaki agar Indonesia dapat merdeka selekasnya.

Pada tanggal 14 Juli 1945, BPUPK mendengar laporan dari Panitia Hukum Dasar. Sesudah keesokan harinya dibacakan, maka pada tanggal 16 Juli 1945, sidang BPUPK menerima rancangan Hukum Dasar tersebut.

Satu hari sesudah Amerika Serikat menjatuhkan bom atom pertama di Hiroshima, maka pada tanggal 7 Agustus 1945, Jenderal Terauchi menyetujui pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). PPKI mulai bekerja pada tanggal 9 Agustus 1945. Susunan keanggotaan PPKI tersebut terdiri dari Ir. Soekarno sebagai Ketua, Drs. Mohammad Hatta sebagai Wakil Ketua, dan anggota-anggota yakni Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat, K.H. Hadikusumo, Otto Iskandardinata, P. Sorjohamidjojo, P. Purbojo, S. Kartohadikusumo, Dr. Soepomo, Abdulkadir, Dr. Yap Tjwan Bing, Dr. M. Amir, Dr. Sam Ratulangi, Laturharhary, I Gusti Ketut Pudja, Hamidan, R.P. Soeroso, Wahid Hasjim dan Mochamad Hassan. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Ketua PPKI kemudian menambah 6 orang anggota baru, yaitu Wiranata Kusumah, K.H. Dewantoro, Kasman Singodimedjo, Sajuti Melik, Iwa Kusumasumantri, dan Achmad Subarjo. PPKI tidak pernah dilantik oleh Jepang.

DETIK-DETIK MENJELANG PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA

Setelah dipastikan bahwa Jepang sudah menyerah, maka pada tanggal 15 Agustus 1945, Soekarno dan Mohammad Hatta, masing-masing selaku Ketua dan Wakil Ketua PPKI mengundang semua anggota badan ini untuk mengadakan rapat pada tanggal 16 Agustus 1945 di Pejambon No. 6. Berlainan dengan BPUPK yang susunan keanggotaannya masih terdapat beberapa orang Jepang, PPKI sepenuhnya terdiri dari Bangsa Indonesia.

Pada malam tanggal 15 Agustus 1945, kelompok pemuda mendesak Bung Karno untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia secepat mungkin. Karena tidak tercapai kesepakatan terhadap permintaan para pemuda tersebut, maka pada pagi buta tanggal 16 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta ‘diamankan’ oleh para pemuda ke Rengasdengklok.

Pagi hari tanggal 16 Agustus 1945, para anggota PPKI berangkat dari penginapan mereka di Hotel Des Indes, Jl. Gajahmada menuju gedung Pejambon No. 6 untuk memenuhi undangan Ketua dan Wakil Ketua PPKI. Namun rapat tersebut tidak jadi berlangsung karena Ketua dan Wakil Ketua PPKI masih belum kembali ke Jakarta.

Dalam buku “Bung Hatta Menjawab”, Mohammad Hatta memperkirakan bahwa seandainya rapat tersebut jadi dilaksanakan, Proklamasi Kemerdekaan RI mungkin akan dilakukan pada tanggal 16 Agustus 1945 di Pejambon No. 6. Perkiraan ini didasarkan bahwa pada malam tanggal 15 Agustus 1945, kelompok pemuda telah melakukan desakan yang kuat agar kemerdekaan Indonesia segera diproklamirkan. Bahkan pada malam itu, Mohammad Hatta sudah mempersiapkan bahan rapat, antara lain mengetik Pembukaan Undang-Undang Dasar yang sampai saat itu direncanakan sebagai naskah proklamasi.

Tetapi sejarah menentukan lain. Proklamasi Kemerdekaan berlangsung pada tanggal 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur No. 56 dimana sehari sebelumnya pada tanggal 16 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta baru saja tiba kembali ke Jakarta dari Rengasdengklok. Terjadilah kesibukan-kesibukan luar biasa di luar pengetahuan Pemerintahan Militer Jepang.

Masalah-masalah penting yang harus diputuskan ialah apakah proklamasi akan dilakukan atas nama PPKI atau tidak dan bagaimana isi proklamasi yang akan berkumandang ke seluruh dunia itu. Sesudah mempertimbangkan keinginan kelompok-kelompok pemuda yang sejak semula bergerak aktif untuk menyongsong datangnya kemerdekaan, maka Bung Karno dan Bung Hatta bertindak atas nama seluruh bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 10.00 pagi di Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta.

TAHUN-TAHUN AWAL KEMERDEKAAN

Dengan demikian, melalui hasil kerja PPKI, bangsa Indonesia mampu menunjukkan kemampuan mereka untuk mewujudkan takdir dan keinginannya dengan rela berkorban demi kebebasan dan kedaulatan yang telah dicapai. Tak lama kemudian, republik yang baru lahir tersebut akan melancarkan perjuangan bersenjata yang akan membawa kembali negara ke alam penjajahan. Perjuangan tersebut dimulai pada Agustus 1945 dan berakhir pada tanggal 27 Desember 1949 ketika Belanda secara formal akhirnya mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia. Pada saat itulah mesin dari pada pemerintahan republik baru ini, yang ibukotanya ketika itu sempat berpindah ke Yogyakarta sebagai Ibu Kota Revolusi, mulai dipindahkan kembali ke Jakarta.

Ketika Pemerintah RI hijrah ke Yogyakarta, Belanda menciptakan ‘negara-negara bagian’ yang tergabung dalam wadah Pertemuan Konsultasi Federal atau Bijeenkomst voor Federal Overleg (BFO). Hal ini tentunya jelas bertujuan secara politik menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sidang-sidang BFO dilakukan di Gedung Pancasila. Ketika BFO dibubarkan karena sudah tercapai kesepakatan dalam Persetujuan Konferensi Meja Bundar (KMB), sidang penutupan BFO juga dilangsungkan di Gedung Pancasila dengan dihadiri 15 wakil dari 18 ‘negara bagian’.

Sampai saat ini belum ditemukan catatan dan belum ada pihak yang menyatakan dengan tegas mengenai penamaan resmi Gedung Pancasila. Namun secara obyektif terdapat kenyataan sejarah bahwa di gedung ini para pemimpin bangsa telah mengambil keputusan sejarah yang sangat penting ketika pada bulan Mei, Juni dan Juli 1945 secara sepakat menentukan dasar negara yang akan dijadikan landasan bagi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu PANCASILA.

DEPARTEMEN LUAR NEGERI

Indonesia secara resmi diterima menjadi anggota PBB yang ke-60 pada tanggal 28 September 1950. Bendera Indonesia dikibarkan secara serentak pada hari itu juga di depan gedung Markas Besar PBB di Lake Success, Amerika Serikat dan Gedung Pancasila di Jakarta. Sejak saat itu, baik di PBB maupun forum-forum internasional lainnya, Indonesia selalu berada di garis terdepan dalam gerakan dekolonisasi yang akhirnya mengakhiri segala bentuk penjajahan di dunia. Indonesia bekerja keras di Komite Dekolonisasi PBB untuk mengadopsi diterimanya dua resolusi di Majelis Umum PBB tahun 1960 mengenai pengakuan kemerdekaan bagi negara-negara jajahan dan daerah-daerah yang tidak berpemerintahan. Di PBB dan berbagai forum lainnya, Indonesia tanpa kenal lelah membela dan memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang di dunia.

Pada awal tahun 1950, gedung yang menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah yaitu bekas gedung Volksraad dan Tyuuoo Sangi-In dan yang kita kenal sebagai Gedung Pancasila tersebut diserahkan kepada Departemen Luar Negeri. Nama Gedung Pancasila mulai semakin dikenal ketika pada tanggal 1 Juni 1964 di Departemen Luar Negeri diperingati secara nasional hari lahirnya Pancasila yang dihadiri oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta.

Penunjukan Gedung Pancasila sebagai kantor Departemen Luar Negeri terasa selalu memberi bimbingan kepada Departemen Luar Negeri sebagai aparat pemerintah yang mengemban tugas menjalankan politik luar negeri agar berpegang teguh pada pedoman hidup, falsafah bangsa dan dasar negara Pancasila yakni ikut serta memajukan perdamaian dunia, keadilan sosial dan kemakmuran yang adil dan merata.

Bagi Indonesia, volume kegiatan diplomatik sejak awal 1950 terus meningkat. Dalam rangka menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif, Departemen Luar Negeri menyadari adanya kebutuhan mendesak untuk memiliki kader-kader diplomat yang cakap dan terlatih. Departemen Luar Negeri segera mengadakan pendidikan dan pelatihan yang menekankan praktek kerja di lapangan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek dengan merekrut pejabat diplomatik dan konsuler baik administrasi maupun persandian.

Untuk memenuhi kebutuhan jangka menengah, maka didirikan Akademi Dinas Luar Negeri (Academic Voor de Buitenlandze Dienst) pada tahun 1949 menyusul kemudian didirikan Akademi Dinas Hubungan Ekonomi Luar Negeri dan Akademi Sinologi. Sebelumnya Akademi Ilmu Politik telah berdiri di Yogyakarta pada masa pemerintahan revolusioner.

Ruang depan Gedung Pancasila pernah ditempati oleh Sekretariat Akademi Dinas Luar Negeri. Kuliah-kuliah ilmu ekonomi diberikan sendiri oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta kepada para mahasiswa yang seringkali diadakan di Gedung Pancasila. Dalam dasawarsa 1960-an, Gedung Pancasila dipergunakan pula untuk mendidik calon-calon diplomat Indonesia melalui kursus Atase Pers, kursus Caraka dan Susdubat I yaitu Kursus Dasar Umum Pejabat Dinas Luar Negeri.

Menjelang Konferensi Asia-Afrika tahun 1955 yang bersejarah itu, Gedung Pancasila menjadi pusat kegiatan Sekretariat Bersama Konferensi yang diketuai oleh Sekretaris Jenderal Departemen Luar Negeri dengan anggota-anggotanya terdiri dari para Duta Besar Birma, India, Pakistan, dan Sri Lanka di Jakarta.

Ketika Israel, Inggris dan Perancis melancarkan agresi bersama terhadap Mesir pada 1956, massa rakyat mengadakan demonstrasi ke Departemen Luar Negeri untuk menyatakan dukungan rakyat Indonesia kepada Mesir dan mengutuk agresi yang dilakukan oleh tiga negara tersebut.

Pada tahun 1957, pembangunan gedung tambahan Departemen Luar Negeri selesai sehingga mulai saat itu kantor Menteri Luar Negeri dan Sekretaris Jenderal pindah ke gedung baru. Walaupun pusat Departemen Luar Negeri berpindah ke gedung baru, tetapi Gedung Pancasila masih tetap digunakan sebagai kantor sampai menjelang dipugar. Bahkan gedung ini masih tetap mencatat berbagai peristiwa penting yang bersejarah.

Gedung Pancasila tidak hanya menjadi saksi bisu menjelang runtuhnya Orde Lama dan lahirnya Orde Baru. Selama pergolakan politik di penghujung tahun 1965 dan awal 1966, Gedung Pancasila menjadi sasaran demonstrasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) yang menentang komunis. Massa pelajar dan mahasiswa yang marah tersebut telah menyebabkan kerusakan di beberapa bagian gedung tambahan dan tidak terkecuali Gedung Pancasila.

Dalam rangka melaksanakan program Kabinet Ampera (25 Juli 1966-17 Oktober 1967), Departemen Luar Negeri menggariskan tahap-tahap pelaksanaan kebijaksanaan luar negeri khususnya pendobrakan keadaan isolasi yang diakibatkan oleh politik luar negeri Orde Lama agar supaya politik luar negeri yang bebas dan aktif yang diabdikan kepada kepentingan nasional dan menuju perdamaian dunia dapat ditegakkan kembali. Isolasi akibat politik luar negeri Orde Lama tersebut tercermin ketika Indonesia berkonfrontasi dengan Malaysia.

Namun tepat lima bulan setelah munculnya Orde Baru melalui Surat Perintah 11 Maret 1966, pada tanggal 11 Agustus 1966 Indonesia dan Malaysia mencapai kesepakatan untuk mengakhiri konfrontasi. Peristiwa bersejarah dalam membina hidup bertetangga kedua negara yang bersahabat tersebut telah direkam pula di Gedung Pancasila. Pada hari itu, para wakil dari Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia masing-masing Menteri Utama Bidang Politik/Menteri Luar Negeri Adam Malik dan Wakil Perdana Menteri/Menteri Luar Negeri Tun Abdul Razak membubuhkan tanda tangan mereka pada naskah persetujuan normalisasi hubungan kedua negara.

Dalam rangka memenuhi harapan bangsa Indonesia terhadap pemeliharaan dan perbaikan warisan budaya yang bersejarah, pemugaran terhadap Gedung Pancasila dilakukan oleh Departemen Luar Negeri pada tahun 1973 sampai 1975. Pemugaran untuk bagian dalam gedung telah diusahakan sejauh mungkin mengembalikan coraknya yang asli, tanpa mengadakan perubahan-perubahan struktural. Pengisian perabotan dan permadani disesuaikan dengan kebutuhan untuk masing-masing ruangan.

Sesudah selesai dipugar, bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Departemen Luar Negeri ke-30 pada tanggal 19 Agustus 1975, Presiden Republik Indonesia Soeharto membuka selubung prasasti sebagai pertanda peresmian gedung yang terletak di Jalan Pejambon No. 6 Jakarta sebagai GEDUNG PANCASILA. Upacara tersebut disaksikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia kedua Sri Sultan Hamengku Buwono ke-IX; Mantan Wakil Presiden Mohammad Hatta; para Menteri Kabinet; Kepala-kepala Perwakilan negara sahabat dan undangan lainnya. Pada acara tersebut, Presiden Soeharto mengatakan bahwa, “salah satu cara yang tepat untuk meneruskan pengalaman dan memelihara semangat, tujuan dan cita-cita kemerdekaan itu adalah memelihara dan mewariskan benda-benda, tulisan-tulisan dan tempat-tempat bersejarah kepada generasi yang akan datang, malahan juga alam pikirannya.”
GEDUNG PANCASILA SAAT INI

Gedung Pancasila saat ini dimanfaatkan untuk mengadakan kegiatan-kegiatan internasional seperti resepsi untuk menghormati kunjungan petinggi-petinggi asing ke Indonesia, penandatanganan perjanjian dengan negara lain dan organisasi internasional, pertemuan bilateral dan resepsi diplomatik dalam rangka menyambut kunjungan para menteri luar negeri negara sahabat serta jamuan makan resmi dan tidak resmi.

Menteri Luar Negeri menjaga tempat bekerja beliau yang berada di Gedung Pancasila dan menyambut rekan-rekan beliau di gedung bersejarah ini. Menteri juga memimpin upacara sumpah jabatan bagi para pejabat senior, konsul jenderal maupun upacara untuk mengakhiri masa jabatan dinas luar negeri di gedung tersebut.

Mulai dari Januari 2002, Gedung Pancasila juga menjadi tuan rumah untuk acara jamuan makan pagi Foreign Policy Breakfast, dimana Menteri Luar Negeri mengundang para pemimpin dan tokoh dari kelompok-kelompok masyarakat untuk mendiskusikan kebijakan luar negeri dan masalah-masalah hubungan internasional. Foreign Policy Breakfast merefleksikan satu transformasi yang terjadi karena era reformasi dimana suara rakyat adalah hal yang sama pentingnya dengan parlemen dan partai politik, organisasi non-pemerintah dan masyarakat sipil, media masa, akademisi dan para pakar, memilki kepentingan yang lebih besar dalam formulasi dan pengadaan kebijakan luar negeri Indonesia. Tentu saja, peranan para tokoh atau lembaga tersebut merupakan unsur pokok kebijakan luar negeri dan pelaku-pelaku penting dalam hubungan internasional sebagai konsekuensi perwujudan masyarakat yang demokratis dan terbuka.

SUMBER: http://jakarta45.wordpress.com/2010/04/04/historia-gedung-pancasila-pejambon/

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Affiliate Network Reviews